
Caption : Sosialisasi Tagana Masuk Sekolah di Lebak
JUARAMEDIA, LEBAK – Program Tagana Masuk Sekolah (TMS) yang digelar Dinas Sosial Provinsi Banten di Kabupaten Lebak menuai sorotan.
Ketua Tagana Kabupaten Lebak, Iwan Hermawansyah, mengaku relawan lokal tidak dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga penentuan sekolah sasaran.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai ketepatan lokasi program, terutama dalam memprioritaskan sekolah di wilayah rawan bencana yang membutuhkan edukasi kesiapsiagaan.
Iwan menilai, pelaksanaan edukasi kebencanaan semestinya mempertimbangkan pemetaan risiko di setiap wilayah. Kabupaten Lebak memiliki kawasan pesisir selatan yang menghadapi potensi tsunami, serta wilayah perbukitan yang berisiko mengalami banjir bandang dan tanah longsor.
Menurutnya, keterlibatan relawan lokal diperlukan agar sekolah yang menjadi sasaran program benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Seharusnya kami dilibatkan sejak persiapan, perencanaan, hingga penentuan titik lokasi. Kami bisa melakukan survei untuk menentukan sekolah yang benar-benar berada di wilayah rawan bencana,” kata Iwan, Selasa (27/10/2026) malam.
Meski menyoroti proses perencanaan, Iwan tetap mengapresiasi program TMS. Ia berharap kegiatan tersebut tidak hanya menjadi agenda sosialisasi, tetapi juga mampu meningkatkan pemahaman pelajar mengenai potensi ancaman bencana dan langkah penyelamatan diri.
Sementara itu, Penyuluh Sosial Ahli Bidang pada Bidang Perlindungan Sosial Dinas Sosial Provinsi Banten, David, menjelaskan bahwa program TMS bertujuan membentuk duta siaga bencana dan duta harmoni sosial di kalangan pelajar.
“Anak-anak diharapkan mampu mewaspadai dan mengidentifikasi potensi bahaya di lingkungan sekitarnya,” ujar David saat ditemui di SMAN 1 Rangkasbitung, Rabu (28/10/2026).
David menjelaskan, materi kegiatan tidak hanya berkaitan dengan kebencanaan, tetapi juga mencakup edukasi mengenai narkoba, HIV/AIDS, dan judi online. Materi tersebut diberikan untuk meningkatkan kesadaran pelajar terhadap berbagai risiko di lingkungan sekitar dan pergaulan mereka.
Menurut David, pelaksanaan TMS di Kabupaten Lebak merupakan tahap kedua bersama Kabupaten Pandeglang. Program tersebut direncanakan menyasar empat sekolah di Lebak selama dua hari.
Ia menambahkan, pelaksanaan tahap berikutnya diharapkan dapat menjangkau wilayah lain dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.
Menanggapi persoalan pelibatan relawan, David membantah adanya miskomunikasi dengan Tagana Kabupaten Lebak.
Ia menjelaskan, relawan yang terlihat meninggalkan lokasi kegiatan bukan berarti terjadi persoalan, melainkan karena tugas mereka telah selesai.
Namun, penjelasan tersebut belum menjawab secara terperinci bagaimana mekanisme penentuan sekolah sasaran dilakukan dan sejauh mana masukan Tagana Kabupaten Lebak dipertimbangkan dalam proses perencanaan program.
Kejelasan mengenai mekanisme tersebut penting agar pelaksanaan program dapat dipahami secara utuh, termasuk terkait koordinasi antara Dinas Sosial Provinsi Banten dan relawan Tagana di daerah.
Persoalan ini menjadi pengingat bahwa program edukasi kebencanaan perlu dirancang berdasarkan kebutuhan dan tingkat kerawanan wilayah. Pemilihan sekolah sasaran idealnya didukung pemetaan risiko, data potensi bencana, serta evaluasi kebutuhan edukasi bagi para pelajar.
Pelibatan relawan lokal juga dapat menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Selain memahami kondisi geografis dan sosial masyarakat, relawan memiliki pengalaman lapangan yang dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan kesiapsiagaan di wilayah masing-masing.
Di sisi lain, transparansi anggaran dan indikator keberhasilan diperlukan untuk mengukur efektivitas program.
Evaluasi tidak cukup hanya berdasarkan jumlah sekolah yang dikunjungi atau kegiatan yang terlaksana, tetapi juga perlu melihat sejauh mana pelajar memahami potensi bahaya dan tindakan yang harus dilakukan ketika bencana terjadi.
Hingga berita ini disusun, belum tersedia data anggaran dan hasil evaluasi kegiatan yang dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa program TMS sekadar menghabiskan anggaran.
Karena itu, persoalan ketepatan sasaran dan pelibatan relawan lokal masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dari pihak terkait.
Publik perlu memperoleh informasi mengenai dasar penentuan sekolah, pertimbangan tingkat kerawanan bencana, serta tindak lanjut program setelah kegiatan sosialisasi selesai.
Dengan perencanaan yang terukur dan koordinasi yang baik, Tagana Masuk Sekolah diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan sosialisasi, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kesiapsiagaan pelajar di Kabupaten Lebak.(budi)