Website DPRD Lebak Dibobol Hacker, Koor Kumala Kritik Sistem Keamanan Digital

Yayat - JuaraMedia
2 Mei 2026 19:24

DPRD Lebak 0 116

2 menit membaca

Caption : Rohimin Koordinator Kumala

JUARAMEDIA, LEBAK – Peretasan terhadap situs resmi DPRD Kabupaten Lebak menuai sorotan tajam dari Koordinator Keluarga Mahasiswa Lebak (Koor Kumala). Insiden tersebut dinilai menjadi tamparan keras bagi sistem keamanan digital pemerintah daerah yang dianggap masih lemah dan rentan disusupi serangan siber.

Ketua Umum Koor Kumala, Rohimin, menegaskan bahwa website DPRD bukan sekadar sarana informasi biasa, melainkan wajah resmi lembaga legislatif yang seharusnya dijaga dengan sistem keamanan digital yang kuat dan profesional.

“Website resmi DPRD Lebak bisa diretas, ini sangat memprihatinkan. Bukan hanya soal tampilan situs yang berubah, tetapi menunjukkan lemahnya perlindungan sistem digital pemerintah daerah,” kata Rohimin kepada wartawan, Sabtu (2/5/2026).

Menurutnya, kejadian tersebut harus menjadi alarm serius bagi Sekretariat DPRD maupun Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Lebak agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan siber di lingkungan pemerintahan.

Rohimin menilai, jika situs resmi lembaga publik saja bisa dibobol, maka potensi kebocoran data penting milik pemerintah maupun masyarakat juga patut diwaspadai.

Dalam pernyataannya, Koor Kumala menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Lebak terkait insiden peretasan tersebut.

Pertama, mereka mendesak dilakukan audit keamanan siber secara menyeluruh terhadap seluruh sistem informasi di lingkungan Pemkab Lebak guna mendeteksi celah keamanan yang berpotensi dimanfaatkan peretas.

Selain itu, Koor Kumala juga meminta pemerintah memastikan perlindungan data publik berjalan maksimal, terutama jika terdapat data penting yang tersimpan di server pemerintah.

“Jangan sampai ada kebocoran data karena lemahnya sistem pengamanan. Pemerintah harus menghadirkan tenaga ahli yang benar-benar kompeten di bidang keamanan digital,” ujarnya.

Tak hanya itu, Kumala meminta adanya transparansi kepada publik terkait dampak peretasan tersebut, termasuk sejauh mana kerusakan sistem yang terjadi dan kapan website DPRD Lebak dapat kembali diakses secara normal dan aman.

Rohimin turut menyinggung efektivitas penggunaan anggaran teknologi informasi di lingkungan pemerintahan daerah. Ia mengingatkan agar anggaran IT tidak sekadar menjadi formalitas administrasi tanpa diimbangi sistem keamanan yang memadai.

“Peretasan ini memalukan bagi institusi negara. Jangan sampai anggaran pengelolaan IT besar, tapi keamanan digitalnya justru rapuh,” tegasnya.

Ia menambahkan, di tengah era digital saat ini, keamanan data dan sistem informasi pemerintah menjadi hal vital yang tidak bisa dianggap remeh.

Jika persoalan keamanan siber tidak segera diperbaiki, kata Rohimin, maka kepercayaan masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik di Kabupaten Lebak dapat semakin menurun.

“Keamanan digital sekarang sama pentingnya dengan keamanan fisik. Pemerintah harus serius membangun sistem yang kuat agar pelayanan publik berbasis digital benar-benar aman,” pungkasnya. (*)