Puncak HUT Lebak 197 Dibanjiri Kritik: Aksi KUMALA Soroti 19 + 7 Tuntutan 

Caption : Seruan Aksi KUMALA 

JUARAMEDIA, LEBAK — Puncak Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Lebak ke-197, 2 Desember 2025 akan diwarnai aksi unjuk rasa dari Keluarga Mahasiswa Lebak (KUMALA). Organisasi mahasiswa asal Lebak itu menurunkan 19+7 tuntutan yang ditujukan kepada eksekutif dan legislatif, menilai bahwa kondisi sosial, kesehatan, pendidikan, hingga tata kelola pemerintahan masih “penuh luka” dan jauh dari ideal.

” Iya, sekitar 200 masa besok (selasa 2/11/2025) kita akan turun aksi di Kantor Bupati dan DPRD Lebak  ” ujar Rohimin Ketua KUMALA, Senin (1/12/2025)

Aksi bertepatan dengan HUT Lebak ke-197, yang digelar pada 2 Desember 2025. Dengan mengangkat tema “HUT Penuh Luka, Bukan Pawai Kosong”, KUMALA menegaskan bahwa euforia perayaan tidak boleh mengaburkan berbagai persoalan yang selama ini dirasakan masyarakat.

Menurut Rohimin, Aksi dijadwalkan dimulai atau titik kumpul di Makam Pahlawan dan bergerak menuju Pendopo Bupati Lebak serta Kantor DPRD Lebak, dengan dresscode hitam sebagai simbol duka terhadap banyaknya permasalahan publik yang dinilai tak kunjung terselesaikan.

Dalam pernyataannya, KUMALA merilis 19 tuntutan untuk eksekutif dan 7 tuntutan untuk legislatif, mencakup persoalan kesehatan, pendidikan, pemerataan pembangunan, lingkungan, tata kelola anggaran, hingga dugaan praktik KKN. Mereka menilai pemerintah belum menunjukkan keberpihakan yang kuat pada kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

19 Tuntutan untuk Eksekutif

Beberapa tuntutan utama yang disuarakan mahasiswa meliputi:

Optimalisasi PUSTU dan peningkatan obat-obatan RSUD Adjidarmo

Penindakan oknum puskesmas yang diduga melakukan maladministrasi

Pemberantasan KKN di Kabupaten Lebak

Pemerataan guru dan sarana pendidikan

Realisasi pembangunan RTLH dan hunian tetap

Evaluasi pengelolaan sampah dan pencemaran lingkungan

Penertiban tambang ilegal

Peningkatan PJU di wilayah minim penerangan

Transparansi & partisipasi publik dalam pengelolaan APBD

Penyelesaian destinasi wisata terbengkalai

7 Tuntutan untuk Legislatif

KUMALA juga menyoroti fungsi pengawasan DPRD yang dinilai lemah, sehingga berbagai persoalan publik tak kunjung mendapatkan perbaikan signifikan.

Aksi KUMALA pada HUT Lebak ke-197 ini menjadi pengingat bahwa di balik gemerlap pawai perayaan daerah, masih ada sederet persoalan fundamental yang menunggu dibenahi. Bagi mahasiswa, perayaan tanpa perbaikan nyata hanyalah seremonial kosong. Tuntutan “19+7” ini bukan sekadar protes, melainkan tekanan moral agar pemerintah menjalankan amanah pembangunan secara transparan, adil, dan berpihak pada rakyat kecil.(*)

Yayat - JuaraMedia