Pupuk dan Ketahanan Pangan: Mata Rantai yang Tak Boleh Terputus

Caption :  Opini Ini Ditulis Oleh Jimi Siregar, MH , Alumni HMI Bandung

KETAHANAN PANGAN tidak dimulai ketika beras sudah berada di pasar. Ia dimulai jauh sebelumnya, ketika petani menyiapkan lahan, memilih benih, memastikan ketersediaan air, hingga memperoleh sarana produksi yang dibutuhkan.

Di antara mata rantai tersebut, pupuk memiliki posisi penting.

Karena itu, persoalan pupuk tidak semestinya dipandang hanya sebagai urusan distribusi atau harga. Pupuk merupakan bagian dari sistem produksi pertanian yang pada akhirnya berkaitan langsung dengan ketersediaan pangan masyarakat.

Ketika petani kesulitan mendapatkan pupuk pada waktu yang dibutuhkan, persoalannya bukan hanya soal satu musim tanam. Jika terjadi secara luas dan berulang, kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap produktivitas pertanian dan pada akhirnya terhadap ketahanan pangan.

Inilah alasan mengapa mata rantai pupuk tidak boleh terputus.

Indonesia memiliki jutaan petani yang menjadi salah satu penopang produksi pangan nasional. Namun, keberadaan petani dan luasnya lahan pertanian belum otomatis menjamin tingginya produksi.

Produktivitas menjadi kunci.

Satu hektare lahan yang dikelola dengan benih berkualitas, pengairan yang baik, teknologi tepat guna, serta pemupukan yang sesuai tentu memiliki peluang menghasilkan produksi yang lebih optimal dibandingkan lahan yang tidak mendapatkan dukungan sarana produksi secara memadai.

Pupuk menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang.

Namun, penting untuk dipahami bahwa keberadaan pupuk bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pertanian. Pupuk harus ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem yang lebih luas, bersama dengan benih, air, teknologi, pengelolaan lahan, pengendalian hama, kemampuan petani, serta kondisi cuaca.

Dengan demikian, pupuk memang bukan satu-satunya mata rantai, tetapi merupakan salah satu mata rantai yang penting.

Pertanyaannya kemudian bukan sekadar apakah pupuk tersedia.

Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah pupuk tersedia tepat jenis, tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat harga.

Enam aspek tersebut seharusnya menjadi bagian dari ukuran keberhasilan tata kelola pupuk.

Pupuk melewati perjalanan panjang sebelum digunakan petani.

Ada proses produksi, pengadaan, pengawasan mutu, distribusi, penyaluran, hingga penggunaan di tingkat petani.

Setiap tahapan memiliki fungsi masing-masing.

Pupuk yang tersedia di tingkat produsen tidak otomatis berarti petani dapat memperolehnya dengan mudah. Sebaliknya, pupuk yang tersedia di pasar juga belum tentu terjangkau apabila harga yang harus dibayar terlalu tinggi bagi kemampuan petani.

Waktu juga menjadi persoalan penting.

Pertanian memiliki kalender produksi. Tanaman membutuhkan unsur hara pada tahap pertumbuhan tertentu. Karena itu, keterlambatan memperoleh pupuk dapat mengurangi efektivitas pemupukan dan berpotensi memengaruhi hasil produksi.

Artinya, distribusi pupuk bukan sekadar persoalan memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain.

Distribusi merupakan bagian dari proses memastikan kegiatan produksi pertanian dapat berlangsung sesuai waktunya.

Karena itu, tata kelola pupuk perlu dilihat sebagai satu kesatuan dari hulu hingga hilir.

Dalam konteks pupuk bersubsidi, terdapat kepentingan publik yang lebih besar.

Subsidi pada dasarnya merupakan bentuk intervensi negara untuk membantu kelompok sasaran memperoleh sarana produksi dengan beban biaya yang lebih ringan.

Bagi petani, kebijakan tersebut dapat menjadi salah satu instrumen untuk menjaga keberlanjutan usaha tani.

Namun, subsidi juga membawa konsekuensi berupa tanggung jawab tata kelola.

Setiap kebijakan yang menggunakan sumber daya publik harus memiliki sistem pendataan, penyaluran, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang jelas.

Tujuannya bukan untuk memperumit petani.

Justru sebaliknya, tata kelola yang baik seharusnya membuat petani lebih mudah memperoleh haknya sekaligus mencegah manfaat subsidi tidak tepat sasaran.

Di sinilah pengawasan memiliki posisi penting.

Pengawasan tidak seharusnya dipandang sebagai upaya menghambat distribusi.

Pengawasan diperlukan agar proses distribusi berjalan sesuai ketentuan dan manfaat kebijakan benar-benar sampai kepada pihak yang dituju.

Semakin besar kepentingan publik yang melekat pada suatu kebijakan, semakin besar pula kebutuhan terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Salah satu kesalahan dalam melihat pengadaan barang adalah menjadikan harga sebagai satu-satunya ukuran.

Harga memang penting. Efisiensi anggaran juga penting.

Tetapi keduanya tidak boleh berdiri sendiri.

Dalam pengadaan pupuk, kualitas, spesifikasi, legalitas, ketersediaan, dan kemampuan penyedia memenuhi kebutuhan juga harus menjadi pertimbangan.

Pupuk yang murah tetapi tidak memenuhi standar tentu tidak memberikan manfaat yang optimal.

Demikian pula pupuk yang berkualitas tetapi datang terlambat ketika petani membutuhkannya juga dapat kehilangan nilai manfaatnya.

Maka, prinsip yang perlu dikedepankan bukan sekadar murah, tetapi efisien dan tepat.

Tepat jenis.

Tepat mutu.

Tepat jumlah.

Tepat waktu.

Tepat sasaran.

Dan tepat harga.

Jika enam aspek tersebut dapat dijaga, maka kebijakan pupuk akan lebih dekat dengan tujuan utamanya: mendukung produktivitas petani dan menjaga keberlanjutan produksi pangan.

Pupuk juga tidak dapat dilepaskan dari aspek hukum.

Terlebih ketika pengadaan atau distribusinya berkaitan dengan program pemerintah dan penggunaan anggaran negara.

Aspek legalitas produk, standar mutu, izin yang diperlukan, spesifikasi barang, penggunaan merek, mekanisme pengadaan, hingga pertanggungjawaban anggaran merupakan bagian yang perlu diperhatikan.

Prinsip kehati-hatian menjadi penting.

Dalam pengadaan pemerintah, misalnya, efisiensi tidak boleh menghilangkan kewajiban untuk memastikan bahwa produk yang diperoleh sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan yang berlaku.

Identitas produk harus jelas.

Kualitas harus dapat diverifikasi.

Legalitas harus dapat dipertanggungjawabkan.

Pihak yang menyediakan barang juga harus memiliki kewenangan dan kapasitas sesuai ketentuan.

Jika kemudian ditemukan dugaan ketidaksesuaian, tentu diperlukan pemeriksaan berdasarkan bukti dan prosedur hukum yang berlaku.

Hal ini penting agar persoalan tidak langsung disimpulkan sebagai pelanggaran hukum hanya berdasarkan dugaan atau informasi yang belum terverifikasi.

Namun sebaliknya, aspek hukum juga tidak boleh diabaikan hanya karena suatu proses dianggap administratif.

Apabila dalam suatu proses pengadaan atau distribusi ditemukan indikasi perbuatan melawan hukum, maka persoalan tersebut tentu harus ditangani melalui mekanisme yang sesuai.

Dengan demikian, hukum berfungsi memberikan kepastian sekaligus melindungi kepentingan publik.

Kita perlu mengubah cara pandang terhadap ketahanan pangan.

Ketahanan pangan bukan hanya tugas satu kementerian.

Bukan pula semata-mata tanggung jawab petani.

Ketahanan pangan merupakan ekosistem yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, petani, produsen sarana pertanian, distributor, lembaga pengawasan, dunia usaha, akademisi, penegak hukum, dan masyarakat.

Masing-masing memiliki peran.

Pemerintah membuat kebijakan.

Petani menjalankan produksi.

Produsen menyediakan sarana pertanian.

Distributor memastikan barang bergerak dari hulu ke hilir.

Lembaga pengawasan memastikan aturan berjalan.

Penegak hukum bertindak apabila terdapat dugaan pelanggaran yang memenuhi unsur hukum.

Sementara masyarakat memiliki peran sebagai konsumen sekaligus bagian dari pengawasan publik.

Dalam ekosistem tersebut, pupuk menjadi salah satu mata rantai penting.

Jika produksi pupuk terganggu, ketersediaannya dapat terdampak.

Jika distribusi terganggu, petani dapat mengalami kesulitan memperoleh pupuk.

Jika pemupukan terganggu, produktivitas dapat terpengaruh.

Jika produktivitas pertanian secara luas menurun, produksi pangan juga berpotensi ikut terdampak.

Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa persoalan pupuk tidak dapat diselesaikan secara parsial.

Pada akhirnya, ukuran sederhana dari sebuah kebijakan adalah manfaat yang diterima masyarakat.

Dalam kebijakan pupuk, pertanyaan utamanya adalah: apakah petani mendapatkan manfaat?

Petani membutuhkan pupuk ketika musim tanam tiba.

Petani membutuhkan kualitas yang dapat dipercaya.

Petani membutuhkan harga yang terjangkau.

Petani membutuhkan mekanisme distribusi yang jelas dan tidak berbelit-belit.

Dan yang tidak kalah penting, petani membutuhkan kepastian.

Kepastian bahwa sarana produksi tersedia ketika dibutuhkan.

Kepastian bahwa produk yang digunakan sesuai dengan standar.

Kepastian bahwa kebijakan pemerintah benar-benar diarahkan untuk mendukung kegiatan pertanian.

Sebab apabila petani mengalami kesulitan produksi, dampaknya tidak berhenti di tingkat petani.

Masyarakat sebagai konsumen juga dapat merasakan dampaknya melalui perubahan pasokan dan harga pangan.

Karena itu, menjaga kepentingan petani pada dasarnya juga berarti menjaga kepentingan masyarakat luas.

Ketahanan pangan pada akhirnya adalah persoalan keberlanjutan.

Negara harus memastikan bahwa petani mampu terus berproduksi, lahan tetap produktif, sarana produksi tersedia, hasil pertanian terserap, dan pangan dapat sampai kepada masyarakat dengan harga yang wajar.

Pupuk merupakan salah satu bagian dari rangkaian tersebut.

Karena itu, pembenahan tata kelola pupuk harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih besar, yaitu strategi menjaga ketahanan pangan nasional.

Kita tidak cukup hanya bertanya berapa banyak pupuk yang diproduksi.

Kita juga perlu bertanya bagaimana kualitasnya dijamin.

Bagaimana distribusinya dilakukan.

Siapa yang menerima.

Apakah tepat waktu.

Apakah tepat sasaran.

Apakah harganya terjangkau.

Dan apakah seluruh prosesnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun kepada publik.

Ketahanan pangan tidak dibangun ketika hasil panen sudah berada di pasar.

Ketahanan pangan dibangun jauh sebelumnya—mulai dari tanah, air, benih, teknologi, petani, sarana produksi, dan salah satu unsur penting di dalamnya: pupuk.

Pupuk dan pangan adalah dua mata rantai yang saling berkaitan dalam sistem produksi pertanian.

Karena itu, menjaga mata rantai pupuk bukan semata-mata menjaga ketersediaan sebuah komoditas.

Lebih dari itu, kita sedang menjaga kemampuan petani untuk terus berproduksi.

Dan ketika kemampuan petani untuk berproduksi terjaga, salah satu fondasi ketahanan pangan nasional juga ikut terjaga.

Jangan biarkan mata rantai itu terputus. (*)

Yayat - JuaraMedia