Caption : Rapat Sidang Paripurna DPRD Lebak Bahas Perubahan Anggaran 2026,Bupati Hasbi Ketika Menyerahkan Dokumen APBD Perubahan 2026

JUARAMEDIA, LEBAK – Bukan sekadar mengubah postur anggaran, Pemerintah Kabupaten Lebak menegaskan Perubahan APBD 2026 harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Bupati Lebak Moch. Hasbi Asyidiki Jayabaya menyampaikan arah tersebut saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Lebak untuk membahas Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Kamis (10/9/2026).

Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lebak tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan antara Pemerintah Kabupaten Lebak dan DPRD terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Dalam kesempatan itu, Bupati Hasbi menyampaikan Nota Pengantar Raperda Perubahan APBD 2026. Nota tersebut menjadi dasar pembahasan lebih lanjut mengenai arah kebijakan dan prioritas belanja daerah hingga akhir tahun anggaran.

Dalam nota pengantarnya, Hasbi menekankan bahwa perubahan belanja daerah tahun 2026 tetap diarahkan pada kegiatan yang produktif serta memiliki manfaat bagi masyarakat.

Sejumlah sektor menjadi perhatian pemerintah daerah, di antaranya peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.

Arah kebijakan tersebut menunjukkan bahwa perubahan anggaran tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian angka, tetapi juga bagaimana setiap belanja daerah mampu mendukung target pembangunan Kabupaten Lebak.

Pemkab Lebak juga tetap memperhatikan program Lebak Ruhay yang diselaraskan dengan program Asta Cita Presiden, khususnya dalam sektor ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan ekstrem dan peningkatan pelayanan publik.

Setelah penyampaian Nota Pengantar Bupati, agenda paripurna dilanjutkan dengan penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Lebak.

Pandangan umum tersebut menjadi ruang bagi masing-masing fraksi untuk menyampaikan sikap, masukan serta catatan terhadap arah kebijakan dan substansi perubahan anggaran yang diajukan Pemerintah Kabupaten Lebak.

Berbagai pandangan dari DPRD selanjutnya menjadi bagian dari proses pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif.

Bupati kemudian menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD. Tahapan tersebut menjadi bagian penting sebelum Raperda Perubahan APBD 2026 memasuki pembahasan lebih lanjut.

Pembahasan Perubahan APBD 2026 menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk memastikan setiap kebijakan anggaran memiliki sasaran yang jelas dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar, ketahanan pangan, infrastruktur dan pengentasan kemiskinan ekstrem, pemerintah daerah menempatkan belanja publik sebagai salah satu instrumen untuk mempercepat pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Lebak bersama DPRD juga terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam pembahasan anggaran agar kebijakan yang disepakati dapat mendukung program pembangunan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Ketua dan Wakil Ketua beserta anggota DPRD Kabupaten Lebak, Pj Sekda, Asisten Administrasi Umum Setda Lebak, para kepala perangkat daerah serta para camat. (*)

Yayat - JuaraMedia