Caption : Sudaryono, Kepala BGN
JUARAMEDIA, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 1.999 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah Indonesia ditutup sementara karena belum melakukan pendaftaran Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Dikutip dari situs resmi BGN, Kamis (10/9/2026), Kepala BGN Sudaryono mengatakan kepatuhan terhadap SLHS dan kriteria sanitasi merupakan syarat penting dalam penyelenggaraan dapur MBG.
Menurut Sudaryono, SLHS bukan sekadar kelengkapan administrasi. Pemenuhan standar higiene dan sanitasi menjadi bagian penting untuk memastikan makanan yang diproduksi dapur SPPG aman bagi penerima manfaat.
“Sebagaimana publik ketahui, syarat SLHS, sertifikasi laik higiene, dan sanitasi menjadi syarat mutlak dalam penyelenggaraan dapur yang menyelenggarakan Makan Bergizi Gratis,” ujar Sudaryono.
BGN sebelumnya melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap puluhan ribu dapur SPPG yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Berdasarkan data hasil koordinasi dengan Kementerian Kesehatan per 7 September 2026 pukul 17.00 WIB, terdapat 27.485 dapur SPPG yang menjadi bagian dari pelaksanaan program MBG.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.999 dapur diketahui belum melakukan pendaftaran SLHS pada dinas kesehatan setempat.
Sudaryono menegaskan, kondisi tersebut berbeda dengan dapur yang telah mendaftar SLHS tetapi masih menjalani proses pemenuhan persyaratan.
“Dapur-dapur sebanyak 1.999 ini tidak melakukan pendaftaran SLHS di Dinas Kesehatan masing-masing. Artinya, bukan mendaftar lalu syaratnya tidak dipenuhi, melainkan tidak melakukan pendaftaran sama sekali,” tegasnya.
Dari total 1.999 dapur SPPG yang ditutup sementara, jumlah terbesar berada di Wilayah 2, yang meliputi Jawa dan Banten.
Rinciannya sebagai berikut:
Wilayah 1: mencakup Sumatera, sebanyak 351 dapur SPPG.
Wilayah 2: mencakup Jawa dan Banten, sebanyak 1.417 dapur SPPG.
Wilayah 3: mencakup Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga Papua, sebanyak 231 dapur SPPG.
Dengan demikian, Wilayah 2 menyumbang jumlah terbesar dari dapur yang dikenai penutupan sementara.
Setelah melakukan proses konfirmasi dan evaluasi secara bertahap, BGN kemudian mengambil tindakan tegas dengan menutup sementara 1.999 dapur SPPG tersebut.
Penutupan dilakukan untuk kepentingan investigasi lebih lanjut sekaligus memastikan dapur-dapur tersebut memenuhi ketentuan keamanan pangan dan sanitasi.
“Pada hari ini saya nyatakan 1.999 dapur SPPG ini saya tutup untuk kemudian kami lakukan investigasi,” kata Sudaryono.
Kebijakan tersebut tidak serta-merta menyatakan seluruh dapur yang ditutup memiliki masalah keamanan makanan. Penutupan sementara dilakukan karena dapur-dapur tersebut belum melakukan pendaftaran SLHS sebagaimana ketentuan yang berlaku.
BGN menegaskan bahwa standar higiene dan sanitasi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program MBG. Hal ini berkaitan langsung dengan kualitas dan keamanan makanan yang disiapkan untuk masyarakat penerima manfaat.
Langkah penutupan sementara dan investigasi terhadap 1.999 dapur tersebut disebut sebagai bentuk komitmen BGN dalam menjaga kualitas, keamanan gizi, serta keselamatan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis.
Selanjutnya, dapur-dapur yang ditutup sementara akan menjalani proses evaluasi dan investigasi. Pemenuhan persyaratan, termasuk terkait SLHS dan standar sanitasi, menjadi bagian yang harus diperhatikan sebelum dapur kembali menjalankan pelayanan MBG.(*)
Author: Yayat - JuaraMedia
Pemimpin redaksi
Pos Terkait
Pos Terbaru
