Persaingan Pelabuhan Kini Ditentukan Kecepatan dan Digitalisasi, Kadin Banten Desak Aksi Nyata Bangun Ekosistem Kompetitif

Caption : FGD Kadin Banten

JUARAMEDIA,SERANG – Persaingan antar pelabuhan di Indonesia tidak lagi hanya ditentukan oleh luas kawasan atau besarnya investasi. Kini, kecepatan layanan, digitalisasi, dan keberlanjutan menjadi faktor utama yang menentukan daya saing sebuah pelabuhan di tengah ketatnya kompetisi sektor logistik nasional.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang ICT Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Banten, Ir. Nazir Danuarta Sudirman, MM, MBA, dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Membangun Ekosistem Pelabuhan yang Kompetitif” di Kantor Kadin Provinsi Banten, Kamis (2/7/2026).

Banten sebagai salah satu provinsi maritim memiliki posisi strategis dengan garis pantai lebih dari 700 kilometer serta sejumlah pelabuhan penting, seperti Pelabuhan Merak, Cigading, Bojonegara hingga pelabuhan perikanan di pesisir utara dan selatan.

Seluruhnya menjadi tulang punggung aktivitas logistik, industri, dan perekonomian daerah.

Namun, menurut Nazir Danuarta, potensi besar tersebut tidak akan berkembang maksimal tanpa kolaborasi erat antara pemerintah, asosiasi kepelabuhanan, dunia usaha, perguruan tinggi, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Begitu juga pelaku usaha tidak akan berkembang tanpa kepastian regulasi dan dukungan kebijakan yang berpihak pada pertumbuhan,” ujarnya.

Nazir menegaskan terdapat tiga langkah strategis yang harus segera diwujudkan agar ekosistem kepelabuhanan Banten mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.

Langkah pertama adalah menyatukan visi seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah daerah dinilai harus mampu menghadirkan kemudahan perizinan, konektivitas yang baik, serta tata ruang yang mendukung pengembangan kawasan pelabuhan.

Di sisi lain, asosiasi jasa kepelabuhanan memiliki tanggung jawab menjaga standar pelayanan, meningkatkan kepatuhan, serta memperkuat daya saing pelabuhan.

“Kalau visi ini menyatu, Pelabuhan Banten akan menjadi simpul logistik yang efisien, bukan justru menjadi hambatan distribusi,” katanya.

Langkah kedua adalah memperkuat kolaborasi berbasis data dan inovasi. Menurutnya, era persaingan pelabuhan saat ini ditentukan oleh kecepatan pelayanan, digitalisasi sistem, serta penerapan konsep pelabuhan berkelanjutan atau green port.

Karena itu, Kadin Banten mendorong asosiasi kepelabuhanan bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam mengembangkan konsep smart logistics, digitalisasi layanan, hingga integrasi pelabuhan dengan kawasan industri.

“Ke depan, persaingan pelabuhan ditentukan oleh kecepatan, digitalisasi, dan keberlanjutan,” tegas Nazir.

Langkah ketiga, lanjutnya, memastikan pertumbuhan sektor kepelabuhanan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Banten melalui pembukaan lapangan kerja, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta perlindungan kawasan pesisir.

Menurutnya, sinergi tersebut harus diwujudkan dalam program vokasi, penguatan rantai pasok lokal, dan perlindungan lingkungan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara luas.

Dalam forum tersebut, Nazir berharap diskusi tidak berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman semata, melainkan menghasilkan langkah konkret berupa peta jalan digitalisasi layanan kepelabuhanan, skema rekrutmen tenaga kerja lokal, serta mekanisme penyelesaian berbagai persoalan operasional secara cepat.

“Kami berharap Pemerintah Provinsi Banten membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya. Kami siap menjadi fasilitator, regulator yang pro-pertumbuhan, dan mitra yang dapat diandalkan. Mari jadikan Banten sebagai provinsi dengan ekosistem kepelabuhanan terbaik di Indonesia. Ketika pelabuhan maju, industri tumbuh, UMKM naik kelas, dan kesejahteraan masyarakat akan ikut meningkat,” pungkasnya. (*)

Yayat - JuaraMedia