Heboh! Dugaan Pemerasan Proyek P3-TGAI & SANIMAS di Banten, Setoran Capai 30%, Musa Desak KPK Usut Oknum DPR RI

admin
6 Sep 2025 10:42

Uncategorized 0 76

2 menit membaca

Caption : Wakil Ketua Komisi II DPRD Banten Musa Weliansyah

JUARAMEDIA, BANTEN – Program P3-TGAI (Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi) dan SANIMAS (Sanitasi Berbasis Masyarakat) tahun anggaran 2025 di Kabupaten Lebak dan Pandeglang, Banten, diguncang isu serius. Proyek ini diduga dijadikan ajang pemerasan oleh oknum anggota DPR RI dengan setoran yang mencapai 30 persen per titik proyek.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Banten, Musa Weliansyah, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun tangan menyelidiki kasus ini.

“Ratusan titik P3-TGAI dan SANIMAS di Lebak dan Pandeglang T.A 2025 diduga jadi lahan pemerasan. Angkanya mencapai 30% per titik. KPK harus segera turun tangan,” tegas Musa, Sabtu (6/9/2025).

Menurut Musa, pemotongan anggaran ini berpotensi besar menurunkan kualitas pekerjaan. Proyek irigasi dan sanitasi rawan dikerjakan asal-asalan, bahkan ditemukan lokasi yang dipilih secara serampangan tanpa koneksi dengan sungai C3 atau jaringan irigasi yang sudah ada.

“Kalau ada potongan sebesar itu, otomatis kualitas proyek akan turun. Ini jelas merugikan rakyat. Kita tidak bisa diam,” imbuh Musa, anggota DPRD Banten dari PPP.

Musa mengungkap, penerima program P3-TGAI dan SANIMAS sebagian besar adalah kelompok atau desa yang sudah “komitmen” dengan utusan oknum anggota DPR. Dana hasil pungli diduga dikumpulkan melalui seorang Tenaga Ahli sebelum disetorkan ke oknum anggota DPR RI tersebut.

Berdasarkan data yang dikantonginya kata Musa, total dana pungli dari kedua program ini bisa mencapai lebih dari Rp7 miliar.

P3-TGAI di Lebak terdapat 101 titik proyek dengan nilai sekitar Rp3 miliar. Sisanya berasal dari program SANIMAS di Lebak dan Pandeglang.

“Dana ini sempat terkumpul di NF sebelum diserahkan ke oknum DPR-RI berinisial AF. Kami sudah mengantongi identitas para suruhan di lapangan,” beber Musa.

Musa menegaskan akan mengawal kasus ini hingga dilakukan audit investigasi oleh BPK RI, khususnya terkait penyimpangan anggaran dan dugaan pungli yang merugikan negara.

“Pemerintah pusat menyalurkan program ini untuk rakyat, bukan untuk dijadikan bancakan oknum. Kami minta KPK segera tangani dugaan pungli dua program ini,” tegasnya. (jm)