High Level Meeting TP2DD, Hasbi Beberkan Tantangan Besar Keuangan Kabupaten Lebak

Yayat - JuaraMedia
31 Jul 2026 10:35

Daerah 0 68

3 menit membaca

Caption : Bupati Lebak Haabi Asyidiki Jayabaya ketika sambutan pada acara TP2DD

JUARAMEDIA, LEBAK – Ketergantungan Kabupaten Lebak terhadap dana transfer pemerintah pusat yang masih mencapai sekitar 81,2 persen menjadi sorotan utama Bupati Lebak Moch. Hasbi Asyidiki Jayabaya saat membuka High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Hotel Grand Kesya, Rangkasbitung, Jumat (31/7/2026).

Di hadapan jajaran Forkopimda, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, serta kepala perangkat daerah, Hasbi menegaskan percepatan digitalisasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperkuat transparansi, dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat.

“Era digital bukan lagi pilihan, tetapi sudah menjadi kewajiban. Cara berpikir kita juga harus berubah menjadi digital. Pemerintah daerah harus terus meningkatkan kemampuan dan berinovasi agar mampu menjawab tantangan zaman,” ujar Hasbi dalam sambutannya.

Menurutnya, transformasi digital akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel, khususnya dalam pelayanan publik serta pengelolaan pendapatan daerah.

Hasbi mengungkapkan, kondisi fiskal Kabupaten Lebak saat ini masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah daerah dituntut mampu menggali sumber-sumber pendapatan baru melalui berbagai inovasi, termasuk pemanfaatan teknologi digital.

“Kalau kita tidak mencari sumber pendapatan lain dan tidak melakukan inovasi, kita akan tertinggal dibandingkan daerah lain. Digitalisasi menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah,” tegasnya.

Ia menambahkan, penerapan sistem digital juga mampu meminimalisasi potensi penyimpangan dalam pelayanan publik karena seluruh transaksi dapat tercatat secara elektronik dan langsung masuk ke kas daerah.

“Kalau pembayaran pajak dan retribusi dilakukan secara digital, prosesnya akan lebih transparan, cepat, dan akuntabel. Tidak ada lagi ruang untuk praktik yang merugikan masyarakat maupun pemerintah daerah,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Hasbi juga memaparkan besarnya potensi Kabupaten Lebak yang memiliki luas wilayah sekitar 3.461 kilometer persegi, terdiri atas 28 kecamatan, 340 desa, lima kelurahan, serta 1.827 kampung. Dengan wilayah yang luas tersebut, menurutnya digitalisasi menjadi kebutuhan agar pelayanan kepada masyarakat dapat menjangkau seluruh wilayah secara merata.

Meski memiliki potensi besar, Hasbi mengakui daya beli masyarakat saat ini masih menghadapi tantangan. Karena itu, pemerintah daerah dituntut menghadirkan kebijakan yang inovatif tanpa membebani masyarakat.

“Kita harus memiliki inovasi. Pemerintah harus mampu memberikan pelayanan yang semakin mudah, cepat, dan transparan melalui pemanfaatan teknologi digital,” ujarnya.

Melalui High Level Meeting TP2DD ini, Hasbi berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Lebak, Bank Indonesia, OJK, perbankan, serta seluruh pemangku kepentingan semakin kuat dalam mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah.

Ia optimistis transformasi digital akan menjadi fondasi penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemandirian fiskal Kabupaten Lebak. (budi*)