IMALA Geruduk Dinkes Lebak, Bongkar Dugaan Pungli SLHS hingga Soroti Layanan IGD, Kadinkes Teken Fakta Integritas

Caption : Aksi Demo IMALA di Dinkes Lebak, 

JUARAMEDIA,LEBAK – Puluhan massa dari Ikatan Mahasiswa Lebak (IMALA) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Senin (27/4/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa melontarkan kritik keras terhadap dugaan pungutan liar (pungli) penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), lemahnya pengawasan BLUD, hingga pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang dinilai masih bermasalah.

Aksi yang berlangsung di Jalan Multatuli, Muara Ciujung Barat, Rangkasbitung itu diikuti sekitar 20 orang massa dengan membawa poster bertuliskan “Usut Tuntas Pungli SLHS” serta menggunakan pengeras suara. Akmal selaku koordinator lapangan memimpin jalannya demonstrasi.

Dalam orasinya, massa menilai tata kelola di lingkungan Dinas Kesehatan Lebak sedang tidak baik-baik saja. Mereka menyebut adanya dugaan praktik pungli, kelalaian pengawasan, hingga persoalan fasilitas kesehatan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

“Ini bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi menyangkut hak rakyat atas pelayanan kesehatan yang bersih dan profesional,” teriak salah satu orator di lokasi aksi.

Mahasiswa juga menyoroti dugaan lemahnya pengawasan terhadap Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Menurut mereka, minimnya kontrol dari dinas berpotensi membuat kualitas pelayanan kesehatan menurun.

Selain itu, IMALA menyinggung pelayanan gawat darurat di sejumlah fasilitas kesehatan. Mereka menilai masih ada persoalan keterlambatan penanganan pasien serta sarana alat kesehatan yang belum memadai.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan utama kepada Pemerintah Kabupaten Lebak, yakni:

* Mengusut dan memproses hukum oknum yang diduga terlibat pungli SLHS.

* Melakukan audit menyeluruh terhadap proses perizinan dan dasar hukum biaya layanan di Dinkes Lebak.

* Mendesak reformasi birokrasi, termasuk meminta kepala dinas mundur jika dinilai gagal melakukan pembenahan.

* Membuka data ketersediaan dan kelayakan alat kesehatan di seluruh IGD RSUD.

*Menjamin tidak ada lagi masyarakat yang ditolak atau terabaikan dalam layanan IGD.

Sekitar pukul 14.40 WIB, massa aksi diterima langsung Kepala Dinas Kesehatan Lebak, Eka Darmana Putra. Di hadapan demonstran, ia membantah tudingan pungli dalam proses penerbitan SLHS.

Menurut Eka, sertifikat tersebut bukan diterbitkan Dinas Kesehatan, melainkan oleh dinas perizinan. Dinkes hanya memberikan rekomendasi teknis apabila seluruh persyaratan terpenuhi.

“Terkait SLHS, kami hanya memberikan rekomendasi. Yang menerbitkan adalah dinas perizinan. Sampai detik ini, nol rupiah, tidak ada pungutan biaya apa pun,” kilahnya

Ia juga menegaskan siap menindak tegas bila ada pegawai yang terbukti melakukan pungutan liar.

“Kalau memang ada oknum, tunjukkan siapa orangnya, kapan kejadiannya. Saya tidak akan segan menindak,” tegasnya.

Selain menanggapi isu pungli, Eka memastikan pelayanan pasien BPJS maupun non-BPJS, terutama masyarakat tidak mampu, tidak boleh ditolak di fasilitas kesehatan.

Sebagai tindak lanjut dari dialog tersebut, pada pukul 15.20 WIB Kepala Dinas Kesehatan Lebak menandatangani fakta integritas di hadapan massa aksi. Langkah itu menjadi simbol komitmen bahwa praktik pungli tidak akan ditoleransi serta pelayanan kesehatan harus terus dibenahi.

Aksi berlangsung dalam pengawasan aparat keamanan dan berakhir kondusif. Namun gelombang kritik mahasiswa menjadi sinyal bahwa pengawasan publik terhadap pelayanan kesehatan di Lebak semakin kuat. (budi)

Yayat - JuaraMedia