PKS Meminta Presiden Segera Buat Peraturan Yang Holistic, Tangani Covid-19

Dr.H.A Dimyati Natakusumah,SH,MH,MSi anggota komisi III DPR RI dari Fraksi PKS 

 

Reporter :Deni |Editor :Budy 

JUARAMEDIA.COM PANDEGLANG – Fraksi PKS DPR RI mendesak kepada Presiden RI untuk segera membuat peraturan yang holistic, terkait dengan wabah covid-19 yang bisa mengakibatkan disintegritasi bangsa.

Hal itu dikemukakan, Dr.H.A Dimyati Natakusumah,SH,MH,MSi anggota komisi III DPR RI dari Fraksi PKS kepada, media Rabu (29/04/20)

Menurut Dimyati, wabah Covid-19 bisa mengakibatkan disintegrasi bangsa, untuk itu Presiden segera buat peraturan yang holistic tersebut.

“Kami dari Fraksi PKS kembali menekankan kepada Bapak Presiden segera melakukan evaluasi serius terkait penanganan covid-19 secara menyeluruh dan terpadu,” tandas Dimyati.

Dikatakannya, apabila melihat penanganan Covid-19 saat ini banyak aturan dan himbauan dari pusat dan daerah yang telah membingungkan masyarakat, termasuk pelaksana dilevel bawah dalam pelaksanaan program bantuan akibat covid-19 tersebut.

“Yah memang dalam pelaksanaan di lapangan banyak yang ditagih dan dituntut masyarakat karena informasi yang diperoleh seolah-olah, semua mendapatkan bantuan langsung tunai, bantuan pra kerja, bantuan sembako, bantuan pengobatan dan lain-lain yang didapat dengan mudah, tetapi kenyataannya tidak semudah yang diinformasikan karena banyak prasyarat yang harus dimiliki untuk mendapatkan itu semua,” bebernya

Karena semua itu, lanjutnya, akibat menyampaikan dengan menggampangkan bantuan-bantuan tersebut yang tidak dipikirkan budget impactnya, karena semua mengeluarkan aturan, himbauan dan statement yang berbeda-berbeda, sehingga penanganannya tidak terstruktur dan sistematis.

“Hal ini mengakibatkan persoalan besar dilapangan yang akan muncul saling menyalahkan dan saling curiga, baik ditingkat masyarakat, pelaksana dilevel Rt, Rw, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di kabupaten/kota. Karena memang banyak aturan dan instruksi dari gubernur sampai dengan menteri-menteri yang membuat aturan dan himbauan yang berbeda dan terus berubah-ubah, sehingga mengakibatkan tidak sinkron dan cepat tepat dalam penangananya,” tandasnya

Dikatakannya, bahwa dengan kondisi seperti itu yang ujungnya akan ada problem baru terhadap keutuhan NKRI.

“Maka harus diwaspadai karena covid-19 mengakibatkan disintegrasi bangsa.
Alhamdulillah banyak masukan dan kritikan kami diterima oleh pemerintah dan dijadikan kebijakan keputusan yang baik, walaupun agak terlambat.” katanya.

Dikatakan Dimyati, mantan Bupati Pandeglang dua periode ini, bahwa PKS menyambut baik daripada tidak sama sekali,

“Masukan dan kritikan kami ini murni untuk bangsa dan negara tercinta ini, kami tidak punya tendentious dan penghargaan serta jabatan karena kami dari partai oposisi pemerintah saat ini, kami benar-benar tulus ikhlas dan ridho demi Bangsa dan NKRI.
Kami berharap Presiden segera mengambil inisiasi membuat aturan perpres yang holistically dalam penanganan covid-19, dan aturan pelaksananya hanya lembaga/gugus tugas atau apa namanya yang ditetapkan dalam peraturan tersebut.” katanya.

Ditambahkannya, bahwa didalam aturan tersebut yang diamanahkan dibuat dan menindaklanjuti perpres yang telah dibuat, sehingga dilevel bawah tidak jadi kebingungan, dan pelaksanaanya dapat segera tuntas secara masif terstruktur dan sistematis.

“Dan kepada Kementerian dan lembaga agar berkordinasi kepada lembaga yang dibuat oleh peraturan tersebut, sehingga lebih fokus dan efisien efektif dalam perencanaan pembiayaan dan penanganan serta pengawasannya, kami berharap bp presiden segera mengambil langkah langkah strategis agar tidak terjadi disintegrasi bangsa akibat covid-19.” pungkasnya.

 

Redaksi - JuaraMedia