Sengketa Tanah SDN 2 Sangiang Memanas, Dindik Lebak Layangkan Teguran: Siap Tempuh Jalur Hukum

Caption : Dodi Irawan Kadis Pendidikan Lebak

JUARAMEDIA, LEBAK – Sengketa kepemilikan lahan SDN 2 Sangiang, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, semakin memanas.

Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Lebak mulai mengambil langkah tegas dengan melayangkan surat teguran kepada pihak yang mengklaim sebagian lahan tersebut sebagai miliknya.

Tak hanya melalui jalur administratif, Pemkab Lebak juga telah membuka ruang mediasi. Namun, jika masing-masing pihak tetap bersikukuh mempertahankan klaim kepemilikan, pemerintah daerah mempersilakan persoalan tersebut diselesaikan melalui pengadilan.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Dodi Irawan, menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki alas hak yang menjadi dasar untuk mempertahankan status lahan yang disebut sebagai aset Pemkab Lebak tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Dodi, Senin (9/11/2026), menyusul polemik kepemilikan tanah yang berada di sekitar SDN 2 Sangiang.

“Kita sudah menyampaikan, kita sudah bikin surat teguran, dan bahkan kemarin kita lakukan komunikasi mediasi dengan yang mengaku pemilik lahan tersebut,” ujar Dodi.

Dodi menegaskan, Pemkab Lebak tidak ingin persoalan kepemilikan tanah berlarut-larut tanpa kepastian. Menurutnya, setiap pihak memiliki kesempatan untuk menunjukkan dokumen dan dasar hukum yang diklaim sebagai bukti kepemilikan.

Ia mempersilakan pihak yang mengklaim lahan tersebut membuktikan alas haknya. Sebab, pemerintah daerah juga mengaku memiliki dokumen sebagai dasar mempertahankan aset tersebut.

“Silakan dengan alas hukum yang mereka miliki, kita juga punya alas hak yang kita miliki. Nanti pengadilan yang menentukan,” tegasnya.

Sikap tersebut menunjukkan bahwa Pemkab Lebak siap membawa persoalan ini ke ranah hukum apabila penyelesaian melalui komunikasi dan mediasi tidak mencapai kesepakatan.

Dengan demikian, keabsahan kepemilikan tanah nantinya harus diuji berdasarkan dokumen autentik, riwayat peralihan hak, serta bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Sebelumnya, polemik tanah SDN 2 Sangiang mencuat setelah muncul dugaan tumpang tindih kepemilikan lahan yang selama ini dikaitkan dengan aset pemerintah daerah.

Tokoh masyarakat setempat, Mak Cik Tanjung, mengungkapkan bahwa riwayat tanah sekolah tersebut bermula pada 1985. Saat itu, masyarakat Kampung Sempurna disebut menghibahkan tanah kepada desa untuk kepentingan pembangunan sekolah.

Luas tanah yang dihibahkan kala itu diperkirakan mencapai 5.500 meter persegi.

Namun, dalam pengukuran berikutnya pada 2004, luas lahan sekolah yang tercatat mencapai 4.370 meter persegi.

Persoalan semakin kompleks setelah muncul informasi mengenai Akta Jual Beli (AJB) tahun 1995 yang disebut menjadi dasar pengalihan sebagian tanah kepada pihak lain.

Mak Cik mengaku belum pernah melihat langsung dokumen AJB tersebut. Karena itu, ia belum dapat memastikan identitas pihak yang melakukan transaksi maupun kesesuaian objek tanah yang diperjualbelikan.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, sebagian lahan diperkirakan seluas 1.300 meter persegi telah diperjualbelikan kembali pada 2026 dan kini berdiri bangunan milik warga.

Keterangan tersebut masih membutuhkan verifikasi melalui dokumen pertanahan dan penjelasan pihak-pihak yang terlibat.

Dalam perkembangan sengketa tersebut, Dodi juga menyinggung persoalan ganti rugi yang ikut muncul dalam pembahasan kepemilikan lahan.

Ia menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak ingin mengambil keputusan yang merugikan pihak lain. Namun, persoalan ganti rugi harus ditelusuri berdasarkan riwayat transaksi, perjanjian, serta dokumen kepemilikan tanah.

Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa serta-merta dibebani tanggung jawab atas transaksi yang dilakukan pihak lain tanpa terlebih dahulu memeriksa dasar hukum dan dokumen yang mendasarinya.

Karena itu, kejelasan mengenai asal-usul tanah, keabsahan AJB 1995, dan batas objek yang diperjualbelikan menjadi bagian penting dalam penyelesaian sengketa.

Selain melayangkan surat teguran dan melakukan mediasi, Dindik Lebak juga mengaku telah melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui pemerintah desa.

Langkah tersebut dilakukan untuk menggali informasi sekaligus mendengarkan keterangan pihak-pihak terkait agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.

Dodi menyebut perkembangan hasil komunikasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Pendidikan.

“Progresnya seperti apa atas mereka yang mereka sampaikan kepada kami, nanti kita akan evaluasi, mungkin sore atau besok,” ungkapnya.

Sengketa tanah SDN 2 Sangiang kini menjadi persoalan yang membutuhkan keterbukaan dokumen dan penelusuran menyeluruh.

Sejumlah dokumen penting perlu diuji, mulai dari riwayat hibah masyarakat pada 1985, data luas tanah sekolah, dokumen pengukuran sekitar 2004, hingga AJB tahun 1995 yang disebut menjadi dasar transaksi.

Hasil pengukuran BPN, kejelasan batas bidang tanah, serta riwayat peralihan hak juga menjadi faktor penting untuk memastikan apakah lahan yang kini dibangun benar-benar masuk dalam area aset pemerintah daerah atau berada di luar batas tanah sekolah.

Persoalan ini bukan sekadar sengketa kepemilikan antara pemerintah dan warga. Kepastian status lahan juga penting untuk melindungi aset pendidikan agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Hingga berita ini ditulis, identitas pihak yang mengklaim lahan serta tanggapan langsung pemilik bangunan belum diperoleh. JUARAMEDIA membuka ruang konfirmasi dan hak jawab bagi seluruh pihak terkait guna menjaga keberimbangan pemberitaan.(ade)

 

Yayat - JuaraMedia