Pasien Bukan DBD, Dinkes Lebak Tegaskan Fogging Tak Bisa Asal Dilakukan

Caption : Endang Komarudin, Sekdis Kesehatan Lebak

JUARAMEDIA, LEBAK – Permintaan pengasapan atau fogging untuk mengantisipasi penyebaran Demam Berdarah Dengue (DBD) di kawasan Al Qudwah menjadi sorotan.

Namun, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lebak menegaskan bahwa pelaksanaan fogging tidak bisa hanya berdasarkan desakan masyarakat, melainkan harus mengacu pada fakta medis dan kondisi di lapangan.

Persoalan ini mencuat setelah akun media sosial Eli Sandekala212 mengunggah keluhan mengenai sulitnya masyarakat mendapatkan fogging.

Dalam unggahannya, ia menilai lambannya respons terhadap permintaan pengasapan dapat membahayakan warga di tengah kekhawatiran penyebaran DBD.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Endang Komarudin, mengatakan bahwa fogging harus dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan pertimbangan kondisi di lapangan.

“Kalau fogging itu harus berdasarkan fakta dan keadaan,” ujar Endang saat memberikan penjelasan, Senin (9/11/2026).

Di tengah polemik permintaan fogging tersebut, terdapat fakta penting terkait pasien yang sebelumnya dilaporkan mengalami dugaan DBD.

Berdasarkan hasil diagnosis akhir dari RSUD dr. Adjidarmo, pasien tersebut dinyatakan bukan menderita DBD.

Dengan demikian, laporan mengenai pasien tersebut tidak dapat dijadikan kesimpulan bahwa telah terjadi kasus DBD. Meski begitu, kekhawatiran masyarakat terhadap potensi penyebaran penyakit akibat nyamuk tetap perlu mendapat perhatian.

Dinkes mengingatkan bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk mencegah penyebaran DBD. Pengasapan hanya efektif membunuh nyamuk dewasa, sementara jentik yang berkembang biak di tempat penampungan air harus diberantas melalui pemberantasan sarang nyamuk (PSN).

Endang menjelaskan, langkah pencegahan yang efektif justru harus dimulai dari kesadaran masyarakat menjaga kebersihan lingkungan.

Upaya tersebut dilakukan melalui gerakan 3M Plus, yakni menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, serta mendaur ulang atau memanfaatkan barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk.

Selain itu, pemeriksaan jentik nyamuk juga perlu dilakukan secara berkala untuk memutus siklus perkembangbiakan nyamuk penyebab DBD.

Menurutnya, penanganan DBD membutuhkan keterlibatan masyarakat, bukan semata-mata mengandalkan tindakan fogging.

Meski pasien yang dilaporkan bukan DBD berdasarkan diagnosis akhir rumah sakit, persoalan permintaan fogging tetap membutuhkan komunikasi yang baik antara masyarakat dan petugas kesehatan.

Dinkes diharapkan dapat memberikan penjelasan secara langsung mengenai dasar pertimbangan teknis pelaksanaan fogging, termasuk langkah pemeriksaan lingkungan dan keberadaan jentik nyamuk.

Dengan begitu, masyarakat tidak hanya mendapatkan penjelasan mengenai alasan fogging dilakukan atau tidak dilakukan, tetapi juga memperoleh kepastian mengenai langkah pencegahan yang harus ditempuh.

Pencegahan DBD membutuhkan kerja bersama. Ketika masyarakat menyampaikan kekhawatiran, pemerintah harus hadir memberikan edukasi dan tindak lanjut berdasarkan kondisi di lapangan. (*)

 

Yayat - JuaraMedia