Data Desil Bansos Disorot, Medi Juanda: Warga Tak Mampu Malah Masuk Desil 6 hingga 9

Caption : Medi Juanda Anggota DPRD Lebak dari Fraksi NasDem

JUARAMEDIA, LEBAK – Ketidakakuratan data penerima bantuan sosial (bansos) berbasis desil kembali menjadi sorotan. Anggota DPRD Kabupaten Lebak dari Komisi III, Medi Juanda, mendesak pemerintah pusat mengevaluasi sistem pendataan desil karena dinilai belum mampu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara faktual di lapangan.

Medi mengungkapkan, berdasarkan hasil pemantauan langsung kepada masyarakat serta koordinasi dengan Dinas Sosial dan perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) di Kabupaten Lebak, masih ditemukan warga yang secara kondisi ekonomi tergolong tidak mampu tetapi justru masuk dalam kelompok desil tinggi.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi membuat masyarakat yang seharusnya mendapatkan perhatian dan bantuan justru kehilangan akses terhadap program perlindungan sosial.

“Saya melihat sendiri, turun sendiri, ada rakyat yang tidak mampu namun desilnya 9, bahkan banyak yang tidak mampu desilnya 6 ke atas,” kata Anggota Fraksi Nasdem DPRD Lebak ini , Kamis (3/9/2026).

Medi menilai persoalan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara sistem pendataan yang diterapkan pemerintah pusat dengan kondisi sosial dan geografis masyarakat di daerah.

Ia bahkan mempertanyakan efektivitas mekanisme pendataan apabila hasil akhirnya tidak sesuai dengan realitas kehidupan warga.

“Artinya, pemerintah melalui Kementerian Sosial dan BPS tidak bekerja secara profesional. Anggaran dihambur-hamburkan, uang rakyat menjadi gaji pegawai, tapi tidak berpihak pada keadilan,” ujarnya.

Medi meminta Presiden, Menteri Sosial, Kapolri, hingga DPR RI ikut mengevaluasi mekanisme pendataan berbasis desil.

Ia menilai persoalan data bansos tidak cukup hanya diselesaikan melalui pembelaan administratif dari instansi terkait. Yang lebih penting, kata dia, adalah memastikan data yang digunakan pemerintah benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat.

Medi bahkan meminta agar sistem desil ditutup atau dievaluasi secara menyeluruh apabila terbukti justru menjadi penghambat bagi warga miskin untuk memperoleh bantuan.

“Tolong tutup saja ‘judul’ atau sistem desil tersebut jika memang merugikan banyak orang. Berikan kewenangan kepada pemerintah daerah, mulai dari RT, RW, Kepala Desa, Lurah, Camat, hingga Dinas Sosial setempat,” tegasnya.

Menurut Medi, aparat pemerintahan di tingkat bawah memiliki pengetahuan lebih dekat mengenai kondisi ekonomi, geografis, serta karakteristik sosial masyarakat di wilayahnya.

Karena itu, ia mendorong adanya mekanisme pendataan yang melibatkan struktur pemerintahan daerah secara lebih kuat sehingga perubahan kondisi warga dapat segera teridentifikasi.

“Jangan sampai BPS merekrut orang yang tidak paham geografi dan kondisi sosial daerah,” katanya.

Medi juga mengingatkan agar proses pendataan masyarakat tidak dilakukan sekadar untuk memenuhi target administrasi maupun laporan kepada pimpinan.

Ia menekankan pentingnya data yang faktual, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan karena berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran negara dan hak masyarakat.

Menurutnya, kesalahan data bukan sekadar persoalan angka. Ketidakakuratan tersebut dapat berdampak terhadap warga yang kehilangan kesempatan memperoleh bantuan ketika kondisi ekonominya memang membutuhkan.

Selain persoalan bansos, Medi Juanda turut menyoroti persoalan judi online yang dinilai berpotensi memperburuk kondisi ekonomi masyarakat.

Ia mendorong pemerintah mengambil langkah tegas untuk menutup akses judi online yang dinilai dapat menggerus ekonomi keluarga, terutama masyarakat berpenghasilan rendah.

Medi juga mengingatkan pentingnya meningkatkan kesejahteraan para pendidik dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

Menurutnya, perhatian terhadap guru tidak boleh hanya diberikan kepada guru sekolah negeri maupun swasta. Guru mengaji dan guru silat juga dinilai memiliki kontribusi penting dalam membangun karakter dan kehidupan sosial masyarakat.

“Mereka adalah pihak yang membangun keadaan masyarakat. Negara harus maju, makmur, bahagia, dan sejahtera dimulai dari menghargai para pendidik,” pungkas Medi.(Budi)

 

Yayat - JuaraMedia