Putusan Denda Rp3 Miliar Diduga Diabaikan, PT SBJ Disebut Masih Menambang, King Badak Desak Kapolri Turun Tangan

Caption : Eli Sahroni, Ketum Badak Banten Perjuangan

JUARAMEDIA, LEBAK – Aktivitas pertambangan emas PT Samudera Banten Jaya (PT SBJ) di Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, kembali menjadi sorotan.

Perusahaan tersebut diduga masih melakukan aktivitas penambangan meski sebelumnya dijatuhi denda Rp3 miliar oleh Pengadilan Negeri (PN) Rangkasbitung terkait perkara pelanggaran baku mutu air.

Bahkan, berdasarkan hasil penelusuran tim investigasi Badak Banten Perjuangan kepada sejumlah narasumber di lapangan, aktivitas tambang tersebut diklaim menghasilkan sedikitnya 11 kilogram emas dalam kurun waktu Desember 2024 hingga pertengahan 2026.

Ketua Umum Badak Banten Perjuangan, Eli Sahroni alias King Badak, Kamis (12/11/2026) mendesak Kejaksaan Agung dan Kapolri turun tangan untuk mengusut dugaan tersebut, termasuk memastikan pelaksanaan putusan pengadilan.

Pada 19 Desember 2024, majelis hakim PN Rangkasbitung yang diketuai Novita Witri, dengan hakim anggota Rahmawan dan Jumiati, menyatakan PT SBJ yang diwakili Muhammad Alwi Djufri terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu air.

Majelis hakim menjatuhkan pidana denda Rp3 miliar. Dalam amar putusan disebutkan, apabila denda tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda korporasi dapat disita dan dilelang oleh penuntut umum untuk membayar denda.

Putusan tersebut menjadi perhatian karena sebelumnya Kementerian Lingkungan Hidup melalui Gakkum disebut telah beberapa kali melakukan penertiban dengan memasang segel di lokasi perusahaan.

Warga Kampung Cimentung, Kecamatan Bayah, juga disebut sebagai masyarakat terdampak, dengan jumlah sekitar 33 kepala keluarga.

Badak Banten Perjuangan menduga aktivitas operasional PT SBJ masih berlangsung meskipun perusahaan disebut tidak melakukan penambangan.

Organisasi tersebut juga menyoroti pembagian sekitar 900 paket hampers Lebaran oleh PT SBJ pada 7 Maret 2025 kepada warga di enam desa, yakni Warungbanten, Cibeber, Ciherang, Cidikit, Bayah Timur, dan Bayah Barat.

Saat itu, Humas PT SBJ, Azis, menyebut masing-masing desa menerima sekitar 150 paket.

Manajemen juga pernah menyampaikan bahwa perusahaan memberikan dampak terhadap pemberdayaan tenaga kerja lokal, dengan sekitar 221 pekerja disebut pernah menggantungkan hidup dari aktivitas tambang.

“Kalau benar-benar tidak beroperasi, dari mana biaya sembako, dari mana biaya operasional, dan dari mana emas 11 kilogram itu? Ini pertanyaan yang harus dijawab manajemen PT SBJ di depan hukum,” ujar salah seorang anggota tim investigasi.

Namun, klaim produksi 11 kilogram emas tersebut masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan dokumen produksi dan verifikasi aparat berwenang.

King Badak juga mengungkapkan adanya informasi dari sejumlah narasumber mengenai dugaan perlindungan aktivitas perusahaan oleh oknum Jenderal Polisi berinisial NS.

Ia meminta Kapolri dan Kejaksaan Agung memeriksa informasi tersebut secara profesional dan terbuka. Hingga kini, dugaan keterlibatan oknum berinisial NS belum terverifikasi dan belum dibuktikan melalui pemeriksaan resmi.

“Kami meminta Kapolri dan Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap dugaan jaringan dewan jenderal secara menyeluruh, bukan hanya di Sulawesi, tetapi juga di Provinsi Banten, terutama PT SBJ dan tambang batubara di Lebak Selatan,” kata King Badak.

Ia juga berharap mencuatnya kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum untuk mengusut dugaan jaringan yang disebutnya sebagai dewan jenderal.

Atas persoalan tersebut, Badak Banten Perjuangan menyampaikan lima tuntutan, yakni:

Mendesak Kejaksaan menindaklanjuti eksekusi denda Rp3 miliar sesuai amar putusan PN Rangkasbitung.

Meminta penghentian aktivitas penambangan sampai kewajiban hukum dipenuhi dan perizinan dievaluasi.

Mendesak ESDM, DLH Banten, dan KLH membuka data IUP, AMDAL, RKAB, serta kewajiban reklamasi PT SBJ.

Meminta Kapolri dan Kejaksaan Agung memeriksa dugaan keterlibatan oknum berinisial NS dan jaringan yang disebut dewan jenderal.

Mendesak pemulihan lingkungan, kualitas air, serta pemenuhan hak masyarakat yang diklaim terdampak, khususnya warga Cimentung, Cibeber, dan Bayah.

“Rakyat Lebak tidak anti tambang. Rakyat Lebak anti tambang yang merusak, yang tidak bayar denda, yang kebal hukum. Kalau putusan pengadilan saja bisa diabaikan, lalu hukum untuk siapa?” tegas King Badak.

Ia memastikan organisasinya akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada kejelasan penegakan hukum dan pemulihan lingkungan.

Hingga berita ini ditayangkan, manajemen PT SBJ belum memberikan keterangan resmi terbaru terkait dugaan aktivitas penambangan, klaim produksi 11 kilogram emas, maupun pelaksanaan kewajiban pembayaran denda Rp3 miliar.

Redaksi JUARAMEDIA membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada manajemen PT SBJ maupun pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.(*)

Yayat - JuaraMedia