Angin Segar untuk Guru Madrasah, PB PGIN Apresiasi Kebijakan Kementerian Agama

Yayat - JuaraMedia
30 Apr 2026 11:41

Pendidikan 0 368

2 menit membaca

Caption : Menteri Agama Nassarudin Umar bersama Ketua & Sekertaris PB PGIN, Hadi Sutikno dan Deni Subhani

JUARAMEDIA, JAKARTA – Angin segar bagi guru madrasah kembali berembus. Perkumpulan Guru Inpassing Nasional menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan strategis Kementerian Agama yang dinilai semakin berpihak pada peningkatan kesejahteraan guru, khususnya guru madrasah swasta dan non-ASN di seluruh Indonesia.

Ketua Umum PB PGIN, Hadi Sutikno, didamping i Sekertarisnya Deni Subhani menilai langkah yang disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam Simposium Guru Nasional Kementerian Agama 2026 merupakan terobosan nyata yang selama ini dinantikan para guru.

Menurutnya, kebijakan percepatan Pendidikan Profesi Guru (PPG), pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG), hingga rencana peningkatan bantuan insentif menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memperbaiki kesejahteraan tenaga pendidik di lingkungan madrasah.

“Kami sangat mengapresiasi langkah Kemenag. Ini bukan sekadar wacana, tetapi bukti nyata keberpihakan terhadap guru, terutama guru non-ASN dan inpassing,” ujar Hadi, Rabu (29/4/2026).

Dalam pemaparannya, Menag Nasaruddin Umar menyebutkan bahwa pemerintah menargetkan penuntasan sertifikasi bagi 467.353 guru berpendidikan S1 dalam waktu dua tahun. Untuk mendukung hal tersebut, anggaran sebesar Rp11,59 triliun telah diproyeksikan agar para guru segera memiliki sertifikat pendidik dan berhak menerima TPG.

Tak hanya itu, keikutsertaan PPG dalam jabatan juga mengalami lonjakan signifikan. Jika pada 2024 tercatat 29.933 guru, maka pada 2025 meningkat tajam menjadi 206.411 guru atau naik hingga 700 persen.

Bagi guru yang belum tersertifikasi dan belum inpassing, Kemenag juga mengusulkan penyesuaian bantuan insentif setara Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Total anggaran yang diproyeksikan mencapai Rp12,76 triliun untuk menjangkau 467.809 guru.

Hadi menegaskan bahwa kebijakan tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah mulai memberikan perhatian serius terhadap mayoritas guru madrasah yang selama ini berstatus non-ASN.

“Data menunjukkan lebih dari separuh guru binaan Kemenag adalah non-ASN. Sudah tepat jika kebijakan ke depan fokus pada penguatan status, kesejahteraan, dan profesionalisme mereka,” tegasnya.

Saat ini, jumlah guru binaan Kemenag mencapai 1.157.050 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 360.632 guru atau 31,2 persen berstatus ASN, sementara 796.418 lainnya atau 68,8 persen merupakan guru non-ASN. Mayoritas di antaranya bertugas di madrasah.

Selain peningkatan kesejahteraan, Kemenag juga terus mengupayakan pengangkatan guru honorer madrasah menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK). Upaya ini dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian PAN-RB, Badan Kepegawaian Negara, serta DPR RI.

“Kami melihat ada keseriusan pemerintah untuk memberikan kepastian status bagi guru honorer. Ini tentu menjadi harapan besar bagi para guru madrasah di seluruh Indonesia,” tambah Hadi.

PB PGIN berharap seluruh kebijakan yang telah dirancang dapat segera direalisasikan secara optimal dan tepat sasaran, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan guru madrasah sekaligus berdampak positif terhadap kualitas pendidikan nasional.(*)