Caption : Mobil pengangkut material proyek Tol Serpan
JUARAMEDIA, LEBAK – Pembangunan Tol Serang–Panimbang(Serpan)kembali menjadi sorotan. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lebak menilai proyek strategis nasional tersebut belum sepenuhnya memperhatikan dampak sosial dan lingkungan, setelah muncul keluhan warga terkait jalan rusak hingga debu yang memicu kecelakaan.
Proyek Tol Serang–Panimbang sepanjang 83,67 kilometer diketahui terbagi dalam tiga seksi, yakni Serang–Rangkasbitung, Rangkasbitung–Cileles, dan Cileles–Panimbang. Hingga kini, dua seksi awal telah rampung, sementara seksi 3 masih dalam tahap percepatan pembangunan.
Ketua Umum HMI Cabang Lebak, Anan Al-Jihad, menyampaikan bahwa percepatan proyek ini memang diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan konektivitas wilayah, khususnya di Kabupaten Lebak. Namun, ia menegaskan pembangunan tidak boleh mengabaikan dampak langsung terhadap masyarakat.
“Setiap pihak yang terlibat memiliki tanggung jawab. Perlu evaluasi bersama agar pembangunan ini tidak merugikan masyarakat,” ujarnya, melalui rilis yang diterima redaksi, Sabtu (11/4/2026)
Sorotan utama muncul dari Desa Gunungsari, Kampung Karag. Warga mengeluhkan kerusakan jalan milik pemerintah daerah yang diduga terdampak aktivitas proyek tol, khususnya pada pembangunan seksi 3.
HMI mendorong agar dugaan tersebut segera ditindaklanjuti melalui pengecekan lapangan oleh kontraktor pelaksana, yakni PT Wijaya Karya (WIKA), bersama Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas PUPR.
Selain infrastruktur jalan, persoalan lain yang dikeluhkan warga adalah debu akibat lalu lintas kendaraan proyek, terutama saat cuaca panas. Kondisi ini disebut mengganggu kesehatan hingga aktivitas sehari-hari.
Bahkan, berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah pengendara motor dilaporkan mengalami kecelakaan akibat jalan berkerikil dan minim penanganan.
HMI Cabang Lebak pun meminta langkah cepat berupa mitigasi sementara, seperti penyiraman jalan secara rutin dan perbaikan akses yang terdampak guna menekan risiko kecelakaan.
“Pembangunan harus tetap berjalan, tetapi keselamatan dan kenyamanan masyarakat tidak boleh diabaikan. Ini tanggung jawab bersama,” tegasnya.
HMI juga mengajak seluruh pihak menjadikan persoalan ini sebagai bahan evaluasi konstruktif, agar pembangunan infrastruktur berjalan sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas. (*)