AHY Tegaskan Demokrat Tak Berebut Kursi Wapres Pengganti Gibran, Prabowo Diberi Kewenangan Penuh

Caption : AHY Ketum Demokrat Saat Konfresi Pres Sikapi Pengisiian Jabatan Wakil Presiden, Usai Gibran Mundur

 

JUARAMEDIA, JAKARTA – Partai Demokrat mengambil sikap tegas menyikapi pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memastikan partainya tidak akan mengajukan nama untuk mengisi kekosongan kursi orang nomor dua di Indonesia tersebut.

Sikap politik itu disampaikan AHY dalam konferensi pers di Auditorium Yudhoyono, Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

AHY menegaskan, Demokrat memilih menyerahkan sepenuhnya proses pengusulan calon Wakil Presiden pengganti Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, mekanisme pengisian jabatan tersebut sudah diatur secara jelas dalam konstitusi.

“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden,” tegas AHY di hadapan awak media.

Ia menjelaskan, Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.

“Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” ujarnya.

AHY mengungkapkan, keputusan tersebut bukan diambil secara sepihak. Sebelum menyampaikan sikap resmi partai, dirinya telah berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut AHY, sikap tersebut telah mendapatkan kesesuaian dengan konstitusi Partai Demokrat.

Di tengah dinamika politik nasional pascapengunduran diri Gibran, AHY juga mengingatkan seluruh elemen masyarakat agar tetap menjaga situasi kondusif.

Ia meminta publik memberikan ruang kepada lembaga negara untuk menjalankan proses konstitusional tanpa didahului berbagai spekulasi mengenai sosok yang akan menggantikan Gibran.

“Pada saat yang sama pemerintahan harus tetap bekerja dan agenda pembangunan harus terus berlanjut. Apa pun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita,” kata AHY.

Ia kemudian menyampaikan pesan yang menjadi penegasan sikap politik Demokrat dalam menyikapi kekosongan jabatan Wakil Presiden.

“Pesan kami sederhana. Jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi,” tegasnya.

AHY kembali memastikan Partai Demokrat tidak akan menyodorkan kandidat kepada Presiden Prabowo. Partainya memilih menghormati kewenangan Presiden dalam mengusulkan calon dan kewenangan MPR dalam menentukan Wakil Presiden pengganti.

Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI kepada pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan surat tersebut diterima langsung oleh pimpinan MPR. Dalam suratnya, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden periode 2024–2029 atas permintaan sendiri.

Gibran juga meminta agar pengunduran dirinya segera diproses sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan.

MPR selanjutnya menyiapkan tahapan pembahasan untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut, termasuk meminta Presiden mengajukan dua nama calon Wakil Presiden pengganti.

Dengan demikian, perhatian publik kini tertuju pada langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan dua kandidat yang akan diusulkan kepada MPR.

Sikap Demokrat yang tidak mengajukan nama menjadi salah satu respons politik dalam dinamika pengisian jabatan Wakil Presiden yang kini memasuki tahapan konstitusional. (*)

 

Yayat - JuaraMedia