Pemkab Lebak Kirim Mobil Damkar Baru ke Pos Malingping, Tingkatkan Layanan Kebakaran di Selatan

admin
11 Jul 2025 15:33
2 menit membaca

Caption : Dinas Satpol PP bidang Damkar Lebak Dapat Tambahan Dua Unit Damkar, Satu Dikirim Ke Malingping 

JUARAMEDIA, LEBAK – Dinas  Satpol PP bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lebak resmi menyerahkan satu unit mobil pemadam kebakaran ke Pos Wilayah Management Kebakaran (WMK) Malingping, Jumat (11/7/2025). Langkah ini merupakan bagian dari program peremajaan armada dan peningkatan pelayanan penanggulangan kebakaran di wilayah Lebak Selatan.

Menurut Kepala Bidang Damkar dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Lebak, Iwan Darmawan, S.E., M.M., kendaraan lama yang digunakan di Pos Malingping sudah tidak layak operasional. Kini, pos tersebut menerima satu unit Water Truck Double Cabin (WTDC) berkapasitas 4.000 liter dengan sistem tekanan tinggi dan fasilitas keselamatan lengkap.

 “Alhamdulillah hari ini, atas izin pimpinan, kita lepas satu unit damkar baru ke Malingping. Mobil sebelumnya sudah tua dan tidak maksimal lagi. Harapannya, pelayanan pemadaman di sana bisa jauh lebih optimal,” ujar Iwan kepada Juaramedia.

Spesifikasi Mobil Damkar Baru: Tangki air: 4.000 liter (high pressure), 2 APAR: 6 kg dan 1 kg, Perlengkapan APD lengkap: helm, baju tahan api, sepatu keselamatan

Fungsi rescue: siap digunakan dalam penanganan bencana non-kebakaran. Mobil ini dibeli dari anggaran APBD Murni Tahun 2025 dengan nilai pengadaan mencapai Rp 1,4 miliar per unit.

Kondisi Armada dan Tantangan Layanan Damkar

Hingga pertengahan 2025, Kabupaten Lebak hanya memiliki 7 unit mobil damkar aktif, jauh dari angka ideal sebanyak 28 unit sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) – yaitu satu mobil per kecamatan.

Saat ini, terdapat lima Pos UMK Damkar di wilayah: Rangkasbitung, Malingping, Bayah, Cipanas, dan Cileles

Pemerintah daerah juga berencana membangun Pos UMK baru di Lewidamar, demi menjangkau desa-desa terpencil yang jauh dari pusat kabupaten.

“Idealnya, satu pos satu mobil. Sekarang kita baru punya sepertiganya,” lanjut Iwan.

Kendala Anggaran, Harapan Bertumpu pada TAPD dan DPRD

Meski Dinas Damkar rutin mengusulkan penambahan armada setiap tahun dalam RPJMD, keputusan akhir tetap berada di tangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD.

“Kami hanya bisa mengusulkan. Realisasi tergantung TAPD dan DPRD, serta kemampuan fiskal daerah,” tutup Iwan. (jm)

Redaksi
Author: Redaksi

Referensi Berita Terpercaya