Bupati Hasbi Respons Aksi Walkout Paripurna APBD 2027: Jangan Cari Siapa yang Salah

Caption : Bupati Lebak, Hasbi Asyidiki Jayabaya

JUARAMEDIA, LEBAK – Bupati Lebak Moch Hasbi Asyidiki Jayabaya merespons polemik rapat paripurna DPRD Kabupaten Lebak terkait penyampaian Nota Penjelasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.

Dalam Rapat Paripurna DPRD Lebak, Kamis (1/10/2026), Hasbi meminta seluruh pihak tidak memperpanjang persoalan dengan saling mencari kesalahan.

Ia menegaskan, sebagai kepala daerah dirinya siap mengambil tanggung jawab atas situasi yang sempat membuat hubungan eksekutif dan legislatif memanas.

“Tidak perlu ada seseorang yang disalahkan, tidak perlu mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Saya sebagai pimpinan mau mengambil tanggung jawab,” kata Hasbi saat menyampaikan Nota Penjelasan Raperda APBD 2027.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah agenda paripurna sebelumnya menjadi sorotan menyusul ketidakhadiran Bupati dan Wakil Bupati Lebak, pada Sidang Paripurna, Senin (28) 9/2026) lalu

Kondisi itu kemudian memicu ketegangan hingga sejumlah anggota DPRD memilih meninggalkan ruang rapat.

Hasbi mengatakan, dirinya sejak awal telah menyampaikan adanya agenda lain yang berkaitan dengan urusan pemerintahan sehingga tidak dapat menghadiri agenda sebelumnya.

Namun, ia menilai persoalan tersebut tidak perlu dijadikan alasan untuk saling menyalahkan.

Menurut Hasbi, terdapat persoalan koordinasi dan komunikasi yang perlu diperbaiki antara pihak eksekutif dan legislatif.

“Saya tidak menyalahkan. Tapi adanya kurang komunikasi. Insyaallah ke depan, hal-hal seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, Hasbi juga menyampaikan permintaan maaf kepada pimpinan dan anggota DPRD Lebak yang merasa tidak nyaman dengan situasi yang terjadi.

Ia menegaskan, sebagai pimpinan daerah, dirinya memilih mengambil tanggung jawab ketimbang memperpanjang perdebatan mengenai siapa yang benar dan siapa yang salah.

Hasbi juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan DPRD serta sejumlah pihak yang menurutnya telah melihat persoalan tersebut dari perspektif ketentuan dan aturan.

Ia berharap persoalan yang terjadi dapat menjadi bahan evaluasi bersama agar komunikasi antara Pemkab Lebak dan DPRD semakin baik.

Dengan demikian, pembahasan APBD 2027 dapat kembali difokuskan pada substansi anggaran dan kepentingan pembangunan daerah.

Selain merespons polemik paripurna, Hasbi juga menyinggung arah pembangunan yang harus menjadi perhatian dalam penyusunan APBD Kabupaten Lebak 2027.

Menurutnya, anggaran daerah harus dipandang sebagai modal pembangunan manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ia mencontohkan belanja modal yang digunakan untuk membangun jalan, jembatan maupun sekolah. Menurutnya, pembangunan fisik tersebut harus memiliki tujuan yang lebih luas, bukan sekadar menghasilkan infrastruktur.

“Jangan membangun jalan sebatas for the sake of membangun jalan. Kita harus melihat aspek-aspek lainnya, misalnya akses ke pendidikan, akses ke layanan kesehatan, akses juga untuk perekonomian,” tutur Hasbi.

Ia menilai pembangunan infrastruktur harus menciptakan efek berantai bagi masyarakat. Jalan yang dibangun, misalnya, harus mampu membuka akses warga menuju sekolah, fasilitas kesehatan dan pusat-pusat kegiatan ekonomi.

Karena itu, Hasbi mengapresiasi pokok-pokok pikiran pimpinan dan anggota DPRD Lebak yang banyak memberikan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur.

Hasbi menegaskan bahwa kebutuhan perbaikan infrastruktur masih menjadi salah satu perhatian dalam pembangunan Kabupaten Lebak pada 2027.

Ia berharap dukungan DPRD terhadap sektor tersebut dapat berjalan seiring dengan program peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Untuk tahun 2027, infrastruktur kita harus perbaiki,” katanya.

Namun, Hasbi juga mengingatkan agar pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik.

Menurutnya, terdapat aspek sosial, pendidikan, ekonomi, kesehatan hingga keagamaan yang juga perlu mendapat perhatian dalam kebijakan anggaran.

Ia menyinggung pentingnya fasilitasi terhadap kegiatan keagamaan, termasuk pengelolaan masjid dan majelis, sebagai bagian dari pembangunan kehidupan masyarakat.

“Pembangunan manusia tidak hanya infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan spiritual,” ujarnya.

Polemik yang sempat terjadi dalam agenda paripurna sebelumnya kini diharapkan tidak mengganggu proses pembahasan RAPBD Kabupaten Lebak 2027.

Bagi pemerintah daerah, APBD bukan hanya dokumen keuangan tahunan, tetapi menjadi instrumen untuk menentukan arah pembangunan dan pelayanan publik selama satu tahun anggaran.

Hasbi pun meminta hubungan antara eksekutif dan legislatif tetap dibangun melalui komunikasi dan koordinasi yang baik.

Ia menegaskan kembali bahwa dirinya tidak ingin mencari siapa yang salah dalam polemik tersebut.

Sebaliknya, persoalan itu diharapkan menjadi evaluasi bersama agar kejadian serupa tidak kembali terjadi dan pembahasan APBD 2027 dapat berjalan sesuai tahapan. (budi)

 

Yayat - JuaraMedia