Ribuan Guru Madrasah Demo di  Istana: “Kami Juga Berjasa, Tapi Tak Dianggap Negara!”

Caption : Ribuan Guru Madrasah Swasta Demo di  Istana

JUARAMEDIA, JAKARTA — Ribuan guru madrasah swasta dari berbagai penjuru Indonesia hari ini memadati kawasan Istana Merdeka, Jakarta (30/10/2025).

Dengan iringan doa dan lantunan sholawat, massa guru bergerak dari Masjid Istiqlal menuju Istana dalam aksi nasional damai menuntut keadilan status ASN bagi guru madrasah swasta.

Aksi besar ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap belum berpihak pada kesejahteraan dan pengakuan tenaga pendidik madrasah swasta.

Ketua DPW Persatuan Guru Madrasah Indonesia (PGIN) Provinsi Banten, Deni Subhani, mengatakan aksi tersebut diikuti oleh ratusan ribu guru dari berbagai jenjang — mulai dari RA, MI, MTs, hingga MA.

“Kami menuntut pemerintah segera merevisi regulasi seleksi PPPK, agar guru madrasah swasta juga memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi ASN,” ujar Deni dalam rilis resminya yang diterima Juaramedia, Kamis pagi.

Dari Provinsi Banten saja, sekitar 3.000 guru berangkat ke Jakarta menggunakan 40 bus dan 50 mobil pribadi. Mereka terlebih dahulu berkumpul di Masjid Istiqlal, kemudian melanjutkan long march menuju Istana Negara.

Deni menegaskan, aksi ini akan berlangsung damai dan tertib. Para peserta datang dari berbagai provinsi, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Lampung, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua.

Menurut Deni, tuntutan utama aksi ini adalah revisi terhadap Undang-Undang ASN, terutama pasal yang membatasi peserta seleksi PPPK hanya bagi tenaga pendidik di instansi pemerintah.

 “Aturan itu bersifat diskriminatif. Padahal, guru madrasah swasta juga berperan besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat UUD 1945,” ujar Sekretaris PB PGIN ini.

Lebih lanjut, Deni mengungkapkan banyak guru madrasah swasta yang telah mengabdi puluhan tahun tanpa pengakuan layak dari negara.

 “Ada yang sudah 30 hingga 35 tahun mengabdi, tapi belum juga diangkat. Kami merasa dianaktirikan oleh sistem yang tidak adil ini,” katanya.

Ia menekankan bahwa aksi ini bukan perlawanan terhadap pemerintah, melainkan seruan moral agar kebijakan pendidikan menjadi lebih adil dan inklusif.

 “Harapan kami sederhana — pemerintah mau mendengar dan merevisi aturan, agar tidak ada lagi diskriminasi antara guru negeri dan swasta. Kami juga bagian dari garda depan pendidikan bangsa,” pungkas Deni. (*)

Author: Yayat - JuaraMedia

Pemimpin redaksi