GMNI Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo: Jangan Korbankan Ujung Kulon!

Caption : Endang Kurnia, Ketua GMNI Banten  Korbankan Ujung 

JUARAMEDIA, BANTEN – Wacana pemindahan badak jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, menuai penolakan dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Banten.

Ketua GMNI Banten, Endang Kurnia, secara tegas meminta pemerintah tidak menjadikan pemindahan satwa langka tersebut sebagai solusi instan menghadapi ancaman bencana di kawasan Ujung Kulon.

Menurut Endang, badak jawa bukan sekadar satwa yang bisa dipindahkan dari satu kawasan ke kawasan lain. Spesies yang terancam punah itu memiliki keterikatan ekologis dengan habitat alaminya di Taman Nasional Ujung Kulon.

Ia menilai, setiap kebijakan yang menyangkut kelangsungan hidup badak jawa harus didasarkan pada kajian ilmiah yang komprehensif, transparan, serta melibatkan ahli konservasi dan masyarakat setempat.

“Kami menolak apabila pemindahan badak jawa dijadikan jalan pintas untuk menjawab persoalan ancaman bencana di Ujung Kulon. Jangan sampai atas nama penyelamatan, pemerintah justru mengambil kebijakan yang berpotensi menimbulkan persoalan ekologis baru,” tegas Endang, Minggu (15/11/2026)

Endang mengatakan, apabila pemerintah mengkhawatirkan potensi tsunami akibat aktivitas tektonik maupun vulkanik di Selat Sunda, langkah prioritas yang harus dilakukan adalah memperkuat perlindungan habitat asli badak jawa.

Upaya tersebut, kata dia, dapat dilakukan melalui penguatan mitigasi bencana, peningkatan pengawasan kawasan konservasi, perlindungan ekosistem, hingga peningkatan kapasitas pengelolaan Taman Nasional Ujung Kulon.

GMNI Banten berpandangan bahwa ancaman bencana tidak seharusnya langsung dijadikan alasan untuk memindahkan badak jawa tanpa kepastian mengenai kelayakan habitat baru dan risiko terhadap kelangsungan hidup satwa tersebut.

Selain mempertanyakan urgensi pemindahan, Endang juga mengingatkan bahwa Taman Nasional Alas Purwo memiliki ekosistem dan keanekaragaman hayati tersendiri yang harus dijaga keseimbangannya.

Menurutnya, rencana menghadirkan habitat kedua bagi badak jawa perlu dibedakan dari kebijakan memindahkan populasi yang saat ini berada di habitat aslinya.

“Jangan mempertentangkan Ujung Kulon dengan Alas Purwo. Keduanya adalah kawasan konservasi yang memiliki nilai ekologis penting.

Jika pemerintah ingin membangun habitat kedua bagi badak jawa, silakan lakukan kajian secara serius. Namun, jangan menjadikan gagasan habitat kedua sebagai pembenaran untuk memindahkan badak jawa dari habitat asalnya tanpa kepastian ilmiah dan jaminan keselamatan,” ujarnya.

Lebih lanjut, GMNI Banten mendesak Kementerian Kehutanan membuka ruang partisipasi publik dalam setiap pembahasan kebijakan konservasi badak jawa.

Pemerintah juga diminta menjelaskan secara terbuka hasil kajian kelayakan habitat, risiko translokasi, kesiapan ekosistem, serta dampak jangka panjang terhadap populasi badak jawa.

Bagi GMNI Banten, konservasi tidak cukup hanya dengan memindahkan satwa dari satu wilayah ke wilayah lain. Perlindungan habitat, keberlanjutan populasi, dan keseimbangan ekosistem harus menjadi bagian utama dari kebijakan konservasi.

“Ujung Kulon bukan sekadar titik koordinat di peta konservasi. Kawasan ini merupakan benteng terakhir habitat alami badak jawa. Negara seharusnya hadir dengan memperkuat perlindungan Ujung Kulon, bukan justru terburu-buru mewacanakan pemindahan tanpa kepastian kajian dan jaminan keselamatan,” tutup Endang.

GMNI Banten menegaskan sikapnya agar pemerintah mengutamakan perlindungan habitat asli badak jawa di Ujung Kulon, sekaligus memastikan setiap rencana konservasi didasarkan pada kajian ilmiah dan prinsip kehati-hatian. (*budi)

Yayat - JuaraMedia