Aksi Nasional Guru Madrasah Turun ke Jalan, PGMI Banten Pilih Lewat Dialog
Caption: H Deden Fatih,Ketua PGMI Banten
JUARAMEDIA, LEBAK — Rencana aksi damai nasional yang akan digelar Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia di depan Gedung DPR RI pada 11 Februari 2026 menjadi sorotan publik. Aksi tersebut merupakan bentuk protes dan penyampaian aspirasi guru madrasah swasta terkait isu kesejahteraan, rekrutmen PPPK, serta pembayaran tunjangan.
Menanggapi hal itu, Ketua Persatuan Guru Madrasah Indonesia (PGMI) Banten, Deden Patih, menyatakan pihaknya menghormati langkah PGM Indonesia yang memilih jalur aksi damai sebagai bentuk perjuangan.
Namun demikian, PGMI Banten menegaskan tetap konsisten menempuh jalur dialog, audiensi, dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebagai strategi utama dalam memperjuangkan kepentingan guru madrasah.
“Kami menghormati sikap dan langkah PGM Indonesia yang melakukan protes melalui aksi damai. Itu merupakan hak setiap organisasi. Tetapi PGMI memiliki cara yang berbeda, kami konsisten memperjuangkan aspirasi guru madrasah melalui audiensi dan RDP,” ujar Deden Patih kepada Juaramedia, Kamis (5/2/2026).
Menurutnya, pendekatan dialog dinilai lebih efektif untuk menghasilkan kebijakan yang konkret dan berkelanjutan. PGMI Banten, kata Deden, selama ini aktif membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan, baik legislatif maupun eksekutif, agar persoalan guru madrasah swasta mendapat perhatian serius dari negara.
“Perjuangan lewat dialog memungkinkan adanya kesepakatan tertulis dan komitmen kebijakan. Ini penting agar aspirasi guru madrasah tidak berhenti pada wacana, tetapi benar-benar diimplementasikan,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, PGM Indonesia telah mengeluarkan surat resmi yang mengajak guru madrasah swasta se-Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, untuk mengikuti Aksi Damai Guru Madrasah Swasta Bersatu. Aksi tersebut membawa sejumlah tuntutan, di antaranya penghapusan diskriminasi terhadap guru madrasah swasta, pelibatan dalam seleksi PPPK, serta kepastian pembayaran tunjangan sertifikasi setiap bulan.
Deden Patih menegaskan, meskipun menempuh jalur perjuangan yang berbeda, tujuan PGMI dan PGM Indonesia sejatinya sama, yakni memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan guru madrasah swasta.
“Perbedaan cara tidak perlu dipertentangkan. Aksi dan dialog adalah bagian dari dinamika demokrasi. Yang terpenting, pemerintah dan DPR benar-benar hadir dan memberikan solusi atas persoalan guru madrasah swasta,” pungkasnya.(*)
Author: Yayat - JuaraMedia
Pemimpin redaksi
Pos Terkait
Pos Terbaru
