Soal Bjb Menaikan Biaya Admin Pajak Daerah Sepihak , Acep Saepudin : Harusnya Pemda Segera Bersikap. 

Caption : Dr (Hc) Acep Sepudin , S.H.I., S.H., M.H., M.M.,M.Si., Cla., Cpl., Cpcle., Cta., Cpm, Cprm, Pimpinan Kantor Pengacara / Advokat ASP Law Firm Official and Fatners

JUARAMEDIA, LEBAK –  Praktisi  hukum Kabupaten Lebak, Dr (Hc) Acep Sepudin , S.H.I., S.H., M.H., M.M.,M.Si., Cla., Cpl., Cpcle., Cta., Cpm., Cprm., Geofani Milthree Saragih, S.H.menilai kenaikan biaya admin pajak daerah, dari Rp 2.500 menjadi Rp 5.000  per wajib pajak, terlalu tinggi,dan Pemda diminta segera bersikap

”  Harusnya bertahap, pemda juga berhak untuk menjawab surat tersebut atau mengajukan keberatan” ujar Pengacara ternama di Kabupaten Lebak ini, melalui WhatsApp, Jumat (16/5/2025).

Menurut Acep, Pemda semestinya segera bersikap, karena hal ini menyangkut kepada masyarakat (wajib pajak) Lebak.

” Dan mereka juga bukan nasabahnya Bjb, Lemah Pemdanya  kalau tak bisa membereskan yang begitu mah? ” kata Pengacara eksentrik Lebak ini.

Acep juga menilai, dari sisi hukum kebijakan Bjb dengan menaikan biaya admin pajak daerah tersebut, tidak melanggar hukum.

” melanggar hukum sih tidak, karena sifatnya pemberitahuan ” kata Acep.

Diketahui, Bjb KCP Lebak mengklaim kenaikan biaya admin pajak daerah yang dilakukanya tersebut, tidak berlaku untuk kolektif desa.

” Sebab, yang Rp 5000 mah, itu untuk e-Chanel, pembayaran melalui mbanking, atm dan teller. Surat untuk setor kolektif desa – desa yang nilainya Rp 1000 per wajib pajak ada di Bapenda” Kilah kepala Cabang Pembantu Bjb Rangkasbitung, Rina.

Terkait dengan hal ini, FK LSM Lebak telah mengirimkan surat pemberitahuan akan menggelar aksi unjuk rasa ke Polres Lebak , Jum’at (16/5/2025). Namun berdasarkan pantauan hingga pukul 10,10 Wib , rencana aksi yang akan mereka lakukan batal digelar?

” Sangat kuat pressure nya” kata Uci melalui WhatsApp, Jumat (16/5/2025) tanpa menjelaskan siapa yang mempressure?.

Sementara itu, Sekda Lebak Budi Santoso mengatakan, bahwa Pemda pernah mengusulkan penghapusan biaya admin pajak daerah tersebut

” Kita pernah menyampaikan surat untuk penghapusan,ini kan kebijakan dari Bank” Kata Budi Santoso Sekda Lebak melalui chat WhatsApp, Kemarin

”  Sebenarnya, ada aplikasi yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk bayar PBB gratis, yaitu melalui aplikasi Ceplio” Imbuh Budi.

Meski demkian, kata Budi terkait hal ini, Pemkab Lebak melalui Bapenda setempat, tengah membahasnya.

” Sedang dibicarakan Kepala Bapenda dengan BJB” tulis Sekda lagi. (bud)

Author: Redaksi

Referensi Berita Terpercaya