Pembangunan Gedung PGRI Dinilai Beratkan Anggota

Pembangunan Gedung PGRI Dinilai Beratkan Anggota

 

Reporter:Ebin |Editor:Yaris 

JUARAMEDIA.COM LEBAK – Iuran atau dana partisipasi untuk pembangunan gedung organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Kecamatan Leuwidamar yang ditargetkan selama lima tahun kedepan rampung, dinilai memberatkan. Sebab, pembiayaannya ditangguhkan sepenuhnya kepada anggota. Kemudian, hitungan nilai sumbangannya diduga sudah ditetapkan oleh pengurus kegiatan.

“Sebelumnya kami mengapresiasi gagasan pembina PGRI atau PLT Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Leuwidamar untuk membangun rumah PGRI disini. Namun, di tengah pandemi covid-19, sumbangan tersebut tetap berjalan,” kata salah seorang tenaga pendidik yang namanya enggan disebutkan, Selasa (28/4) di Rangkasbitung.

Dijelaskan sumber, nilai donasi yang diminta kepada setiap anggota PGRI, seperti guru atau kepala sekolah yang sudah tercatat sebagai Aparatus Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), setiap bulannya dikenakan sumbangan sebesar Rp. 100 ribu. Sedangkan anggota yang masih honor dan sudah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dibebankan senilai Rp. 75 ribu. Kemudian, anggota yang masih honor dan tidak mempunyai NUPTK, dikenakan Rp. 50 ribu per bulannya.

“Namanya sumbangan seharusnya tidak perlu di patok atau ditetapkan. Jelas hal ini dianggap pungutan liar atau pungli,” ujarnya.

Menurutnya, hitungan selama satu bulan Rp 100.000, memang tidak terlalu besar. Tetapi, jika dipangkas dari honor Bantuan Opersional Sekolah (BOS) dan tidak adanya persetujuan dari penerima honor, tentu hal ini diduga ada indikasi pemotongan sepihak.

“Sejujurnya kami tidak terima, dengan alasan gedung sekolah internal tempat kita melakukan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) saja saat ini kondisinya memprihatinkan. Sedangkan pembangunan gedung PGRI rencananya akan dibangun setinggi dua lantai,” ungkapnya.

Pada dasarnya kata sumber, organisasi memang perlu memiliki sekretariat. Di sisi lain untuk bangunan khususnya di tingkat Sekolah Dasar (SD), untuk saat ini masih memerlukan biaya rehab dan minimnya sarana ruangan tenaga pendidik.

“Untuk apa membangun gedung PGRI yang diwacanakan akan menghabiskan anggaran senilai Rp. 1,2 miliar lebih. Sedangkan, tempat bekerja terlihat memprihatinkan,” tegasnya.

Dia menambahkan, pembangunan gedung PGRI lebih baik disederhanakan. Sebab, belum saatnya, di Kecamatan Leuwidamar memiliki sekretariat yang megah. Karena, di lingkungan internal masih banyaknya pekerjaan rehab.

“Intinya kita keberatan dengan permintaan partisipasi selama 5 tahun kedepan. Lebih baik anggaran honor yang bersumber dari dana BOS diperuntukan terhadap keperluan yang lain, seperti pemeliharaan bangunan internal dan bantuan sosial di tengah pandemi covid-19,” tandasnya.

Di tempat berbeda Pelaksana Tugas (PLT) Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Pendidikan Kecamatan Leuwidamar, Herman mengklaim jika pihaknya membantah telah melakukan permintaan dana partisipasi yang nilainya ditentukan.

“Kami sudah melakukan rapat yang diwakili oleh setiap koordinator sekolah dan mereka sudah menyetujui untuk penyerapan anggaran partisipasi atau sumbangan ditargetken sebesar Rp 200 juta selama satu tahun,” kata Herman.

Menurutnya, nilai sumbangan tidak dipukul rata. Namun, hanya diminta dari honor kegiatan yang sumber anggarannya dari dana BOS untuk satu orang anggota. Kemudian, bagi anggota yang honor dikembalikan sesuai kemampuan.

“Wajar saja, pembangunan gedung PGRI untuk mereka juga. Kemudian, setiap organisasi memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga atau yang biasa disebut AD/ART,” ujarnya.

Herman menyebutkan, selama ini di Kecamatan Leuwidamar belum memiliki rumah atau sekretariat PGRI. Oleh karena itu, pihaknya yang saat ini menjadi pembina PGRI menginginkan adanya tempat untuk dipergunakan berdiskusi.

“Kita sudah berkoordinasi dengan pihak pengurus PGRI Kabupaten Lebak dan mereka sudah menyepakatinya,” terangnya.

Dijelaskan Herman, penggalangan dana untuk mencapai angka Rp. 1,2 miliar lebih membutuhkan selama 5 tahun kedepan.

“Kami menargetkan pendapatan selama satu tahun di angka Rp. 200 juta. Penggalangan dana partisipasi dilakukan kepada seluruh anggota PGRI di Kecamatan Leuwidamar. Kemudian jika ada yang keberatan akan kami evaluasi,” kilahnya.

 

Redaksi - JuaraMedia