Skandal Korupsi BOP PKBM Tangerang, Akankah Penyidikan Kejari Menyentuh Pejabat Dindik?

Yayat - JuaraMedia
21 Nov 2026 04:01
Hukum 0 137
4 menit membaca

Caption : Kidon Ginting Kepala PKBM Indonesia Negeriku (rompi pink) 

JUARAMEDIA, TANGERANG – Skandal dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) pendidikan kesetaraan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Tangerang senilai sekitar Rp2 miliar kini menyisakan pertanyaan besar mengenai tanggung jawab pengawasan Dinas Pendidikan (Dindik) setempat.

Setelah Kepala PKBM Indonesia Negeriku ditetapkan sebagai tersangka, publik kini menanti sejauh mana penyidikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang akan menelusuri dugaan kelalaian dalam proses verifikasi dan pengawasan, termasuk kemungkinan keterlibatan pejabat Dindik yang memiliki kewenangan dalam program tersebut.

Sorotan ini muncul setelah terungkap dugaan manipulasi data peserta didik sebagai modus untuk mencairkan dana bantuan pemerintah. Ironisnya, data ratusan siswa yang tercatat dalam administrasi diduga tidak sesuai dengan kondisi peserta didik aktif di lapangan.

Seperti diketahui, pada Selasa (25/8/2026), Kejari Tangerang menetapkan Kidon Ginting (58), Kepala PKBM Indonesia Negeriku di Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dana BOP pendidikan kesetaraan.

Modus yang diduga dilakukan tersangka yakni memanipulasi data peserta didik dengan mencantumkan siswa fiktif maupun siswa yang sudah tidak aktif sebagai dasar pengajuan dan pencairan dana BOP.

Pada 2023, PKBM tersebut tercatat memiliki 535 peserta didik dengan alokasi dana bantuan sekitar Rp813 juta. Namun, berdasarkan hasil penyidikan, jumlah peserta didik aktif disebut hanya tujuh orang.

Perbedaan mencolok antara data administrasi dan kondisi riil tersebut memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana proses verifikasi dapat meloloskan data yang diduga bermasalah hingga dana negara berhasil dicairkan.

Kepala Bidang PAUD dan Kesetaraan/Pengelolaan PAUD dan Pendidikan Nonformal (PNF) Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Yudi Nursapyudin, saat dikonfirmasi terkait perkara tersebut mengaku tidak memahami secara detail penanganan kasus karena bukan dirinya yang menangani pada saat kejadian.

Yudi juga menyebut pejabat yang menjabat sebagai kepala bidang pada periode tersebut sudah berbeda.

Terkait dugaan manipulasi data peserta didik, Yudi mengatakan pihak dinas tidak mungkin melakukan pengecekan satu per satu terhadap seluruh data peserta didik ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Menurutnya, verifikasi dilakukan berdasarkan data pokok pendidikan (Dapodik). Selain itu, dinas juga memiliki dokumen pernyataan dari masing-masing PKBM.

“Tidak mungkin kita kroscek satu per satu data ke Disdukcapil. Dinas juga punya dokumen pernyataan dari setiap PKBM,” kata Yudi beberapa waktu lalu di kantor UPT Dindik Kecamatan Tigaraksa.

Ketika ditanya lebih jauh mengenai tanggung jawab dinas dalam memastikan keabsahan data penerima bantuan, termasuk kemungkinan melakukan verifikasi manual apabila diperlukan, Yudi menyampaikan bahwa sejumlah pejabat Dindik telah dimintai keterangan oleh penyidik Kejari Tangerang.

“Saya, Bu Sekdis, Pak Kadis, termasuk Kabid yang sudah pensiun juga sudah dimintai keterangan oleh penyidik Kejari. Untuk lebih jelasnya nanti saya kabari, saya lapor Bu Sekdis sama Pak Kadis dulu,” ujarnya.

Pernyataan tersebut belum memberikan penjelasan terperinci mengenai mekanisme pengawasan yang diterapkan Dindik, terutama terkait bagaimana data 535 peserta didik dapat tercatat sebagai dasar pencairan bantuan ketika jumlah siswa aktif disebut hanya tujuh orang.

Dalam pelaksanaan program bantuan pemerintah, tanggung jawab tidak hanya berada pada lembaga penerima bantuan. Proses verifikasi, pengawasan, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran juga perlu ditelusuri berdasarkan kewenangan masing-masing pihak.

Karena itu, penyidikan kasus dugaan korupsi BOP PKBM di Kabupaten Tangerang diharapkan dapat mengungkap secara menyeluruh bagaimana proses pengajuan, verifikasi, hingga pencairan dana berlangsung.

Apabila ditemukan adanya unsur kelalaian, penyalahgunaan kewenangan, atau keterlibatan pihak lain yang memenuhi unsur pidana, aparat penegak hukum tentu dapat menindaklanjutinya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Namun demikian, belum adanya penetapan tersangka dari unsur Dindik bukan berarti pihak tersebut terbukti bersalah ataupun bebas dari tanggung jawab administratif. Semua harus didasarkan pada hasil penyidikan dan alat bukti yang sah.

Kasus dugaan korupsi dana BOP PKBM di Kabupaten Tangerang bukan satu-satunya perkara yang menjadi perhatian aparat penegak hukum di Banten.

Pada awal November 2026, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten meningkatkan penanganan dugaan korupsi anggaran PKBM ke tahap penyidikan di tiga daerah, yakni Kabupaten Tangerang, Pandeglang, dan Lebak. Kabupaten Serang juga disebut berpotensi menyusul.

Kepala Kejati Banten, Herry Hermanus Horo, sebelumnya mengungkapkan bahwa dugaan penyimpangan dana APBN melalui Kemendikdasmen tersebut bermodus manipulasi data peserta didik dan berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga puluhan miliar rupiah di tingkat provinsi.

“Penyimpangan dana APBN melalui Kemendikdasmen ini diduga bermodus manipulasi data siswa dan berpotensi menimbulkan kerugian puluhan miliar rupiah di tingkat provinsi jika tidak ditindak,” kata Herry kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Kejari Tangerang hingga kini masih melakukan pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi BOP PKBM tersebut. Pihak kejaksaan juga menyatakan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain dalam perkara ini.

Pengembangan penyidikan menjadi penting untuk memastikan apakah dugaan manipulasi data hanya dilakukan oleh pihak pengelola PKBM atau terdapat pihak lain yang turut memiliki peran dalam proses pengajuan dan pencairan dana.

Publik kini menunggu keberanian dan keseriusan aparat penegak hukum untuk menelusuri seluruh rantai pertanggungjawaban dalam perkara tersebut.

Sebab, dana BOP merupakan anggaran negara yang diperuntukkan bagi keberlangsungan pendidikan masyarakat. Jika data peserta didik dapat dimanipulasi hingga bantuan miliaran rupiah dicairkan, maka efektivitas sistem pengawasan pemerintah patut menjadi bagian penting dari pengusutan kasus ini.(Dik)

Yayat - JuaraMedia
Author: Yayat - JuaraMedia

Pemimpin redaksi