DPRD Lebak Dapat Tunjangan Puluhan Juta, ARBM Dirikan Posko Donasi dan Teriak Lawan
Caption : Aliansi Rakyat Bersatu Melawan
JUARAMEDIA, LEBAK – Aliansi Rakyat Bersatu Melawan (ARBM) Kabupaten Lebak mendirikan posko open donasi di depan RSUD Adjidarmo, Rangkasbitung, Senin (22/9/2025). Aksi ini bukan sekadar penggalangan dana, tetapi simbol perlawanan rakyat terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Lebak yang dinilai tidak masuk akal alias ngawur serta jauh dari kepentingan rakyat kecil.
Ketua ARBM, Fam Fuk Tjong , menyoroti besarnya tunjangan DPRD yang dianggap tidak pantas di tengah kondisi masyarakat Lebak yang masih serba kekurangan.
“DPRD mendapat tunjangan rumah Rp49 juta, pulsa Rp21 juta, dan transportasi Rp30 juta. Sementara jalan rusak masih banyak, sekolah tidak layak, rakyat miskin tidak punya rumah. Ini kebijakan yang ngawur,” tegasnya.
Ia juga mengkritik pembangunan Alun-Alun dan pendopo yang dinilai hanya menghamburkan anggaran.
“Kenapa mempercantik Alun-alun dan rumah dinas Bupati yang masih bagus, sementara rakyat banyak yang kelaparan? Ini pembodohan. Kami tidak mau lagi dibodohi,” tambahnya.
Aktivis ARBM lainnya, Andi Amrillah dari LBH ARB, menyoroti maraknya aktivitas tambang ilegal yang dibiarkan tanpa penindakan tegas.
“Tambang pasir, tanah merah, batu bara, sampai emas ilegal dibiarkan. Apakah ada setoran ke aparat atau pemerintah? Kalau iya, ini harus diungkap. Kami minta aparat tegas tangkap perusak alam dan para koruptor,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua LBR Entis menegaskan anggaran daerah seharusnya diprioritaskan untuk rakyat, bukan memperkaya pejabat.
“Lebih baik dialokasikan ke pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Jangan dihamburkan untuk tunjangan DPRD dan proyek tak penting,” tegasnya.
Dalam aksinya, ARBM membawa sederet tuntutan yang menyoroti banyak persoalan di Lebak, diantaranya : mulai dari penegakan hukum yang tumpul, pelayanan kesehatan yang sinis, dugaan penyimpangan bantuan rakyat miskin dan dana PIP, maraknya tambang ilegal, hingga buruknya layanan PDAM.
ARBM juga mengecam tingginya tunjangan dan gaji DPRD yang tidak sebanding dengan kinerja, buruknya komunikasi antar-OPD, hingga lemahnya pengawasan Inspektorat. Bahkan mereka menuntut transparansi tunjangan Bupati, Sekda, kepala dinas, hingga direktur rumah sakit dan BUMD.
“Rakyat Lebak melawan. Anggaran jangan lagi jadi bancakan pejabat. Harus berpihak kepada rakyat, bukan memperkaya elit,” tutup Fam Fuk Tjong dari ARBM. (jm)
Author: Redaksi
Referensi Berita Terpercaya
Pos Terkait
Pos Terbaru
