Presiden Tegas : Copot Anggota DPR Bermasalah, Cabut Tunjangan, Stop Kunker

admin
31 Agu 2025 16:37

Presiden Prabowo 0 29

2 menit membaca

Caption : Presiden Prabowo Subianto ketika Konfresi Press menyikapi situasi negara saat ini,

JUARAMEDIA, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah terus memantau perkembangan situasi yang terjadi di Jakarta maupun di sejumlah kota besar lain di Indonesia.

Presiden menyatakan, negara menghormati kebebasan berpendapat dan aspirasi masyarakat, namun menolak keras segala bentuk aksi anarkis yang merusak fasilitas umum dan mengancam keselamatan rakyat.

Dalam keterangan Persnya di Istana Negera, Minggu (31/8/2025) , Presiden mengungkapkan telah menerima laporan dari para Ketua Umum Partai Politik mengenai langkah tegas terhadap sejumlah anggota DPR RI yang dinilai menyampaikan pernyataan keliru dan menyinggung publik. Beberapa anggota DPR tersebut resmi dinonaktifkan mulai September 2025.

Selain itu, pimpinan DPR bersama Ketua Fraksi partai-partai politik juga telah sepakat mencabut sejumlah kebijakan kontroversial, termasuk pemangkasan tunjangan anggota DPR RI serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

“Saya telah meminta agar langkah-langkah ini dilakukan secara cepat, transparan, dan terbuka. Anggota DPR harus selalu peka dan berpihak pada kepentingan rakyat,” tegas Presiden.

Meski menjamin hak warga untuk menyampaikan aspirasi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 dan ICCPR Pasal 19, Presiden menekankan bahwa negara wajib hadir ketika aksi penyampaian pendapat berubah menjadi tindakan anarkis.

“Jika terdapat kegiatan yang merusak, membakar fasilitas umum, menjarah rumah warga, bahkan mengarah pada makar dan terorisme, aparat wajib mengambil tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku,” ujar Presiden.

Presiden juga meminta pimpinan DPR RI segera membuka ruang dialog dengan tokoh masyarakat, mahasiswa, hingga kelompok-kelompok yang menyampaikan kritik dan koreksi terhadap jalannya pemerintahan.

“Aspirasi murni harus dihormati, akan dicatat, dan ditindaklanjuti. Tetapi pengerusakan dan penjarahan tidak boleh ditoleransi,” kata Presiden.

Presiden menegaskan seluruh Kementerian dan Lembaga (KL) diminta membuka pintu bagi kelompok masyarakat yang ingin menyampaikan kritik dan masukan.

“Pemerintah bersama semua partai politik, termasuk yang berada di luar pemerintahan, bertekad untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat,” Pungkasnya Presiden.

Pada Konfresnya, Presiden didampingi Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua DPD RI Sultan Najamudin. Selain itu, hadir Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnputri, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum NasDem Surya Paloh, Ketum Golkar Bahlil Lahadalia, Wakil Ketum Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono, dan Hadir pula Sekjen PKS Muhammad Kholid, serta Ketum PKB Muhaimin Iskandar. (jm)