Demo, Sejumlah Lembaga Desak Camat Kalanganyar Mundur, Diduga Terlibat Pembiaran Aktivitas Perusahaan Ilegal ” Baso”

admin
7 Agu 2025 11:15

KRL Demo 0 146

2 menit membaca

Caption : KRL ketika demo di depan kantor Kecamatan Kalanganyar

JUARAMEDIA, LEBAK – Sejumlah organisasi masyarakat yang tergabung dalam Kolaborasi Antar Lembaga (KRL) menyampaikan pernyataan tegas terkait dugaan pembiaran aktivitas perusahaan ilegal yang memproduksi makanan olahan (bakso) di Kampung Gorojog, Desa Pasirkupa, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Banten.

Dalam siaran persnya, KRL yang terdiri dari BENTAR, P2LPB, AGP, dan JAPATI menyebutkan adanya ketidakberesan pada proses produksi makanan olahan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan di kampung tersebut. Berdasarkan laporan ke BPOM Banten melalui layanan hotline, perusahaan tersebut disebut beroperasi tanpa izin edar dan sertifikasi resmi dari BPOM maupun Dinas Kesehatan setempat.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, menurut KRL, juga tidak pernah mengeluarkan Sertifikat SHLS sebagaimana diatur dalam Permenkes No. 17 Tahun 2022 tentang Higiene Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan.

Lebih lanjut, KRL menyebut hasil pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menunjukkan adanya pelanggaran prosedur dan indikasi penyalahgunaan wewenang oleh oknum pegawai Kecamatan Kalanganyar. Dugaan pelanggaran tersebut juga termasuk tidak adanya pengawasan terhadap dana CSR yang diberikan perusahaan kepada PHBN Kecamatan Kalanganyar sebesar Rp20 juta.

Tak hanya itu, perusahaan juga dilaporkan memberikan gaji karyawan di bawah upah minimum.

Desakan dan Tuntutan

Dalam pernyataan sikapnya, KRL mendesak Pemerintah Kabupaten Lebak untuk:

1. Memperbaiki sistem penanganan laporan aktivitas ilegal perusahaan.

2. Menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum pegawai Kecamatan Kalanganyar.

3. Meminta Bupati Lebak untuk segera melakukan pemeriksaan menyeluruh dan memberhentikan Camat Kalanganyar.

4. Mengusut dugaan “konspirasi” dan “pelanggaran kode etik” oleh aparat kecamatan.

5. Menyatakan Mosi Tidak Percaya terhadap Camat Kalanganyar atas kegagalan dalam menangani laporan masyarakat.

6. Mendesak Camat Kalanganyar untuk mundur dari jabatannya.

Sebagai tindak lanjut dari hasil rapat internal dan penelusuran yang dilakukan, KRL menggelar aksi demonstrasi pada Selasa, 7 Agustus 2025 di Kantor Kecamatan Kalanganyar. Aksi tersebut bertujuan menyuarakan dugaan gratifikasi dan pembiaran terhadap aktivitas usaha tanpa izin yang merugikan masyarakat dan berpotensi mengurangi pendapatan daerah (PAD).

” Kami KRL menegaskan bahwa tidak ada kompromi terhadap praktik ilegal dan mendorong penegakan hukum secara tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat.” tandas Marpausi Ketua AGP dalam orasinya (budi /jm)