Oplus_131072Caption : H. Lukmanul Hakim, Kepala Kemenag Kabupaten Pandeglang
JUARAMEDIA, PANDEGLANG — Setelah sempat menuai sorotan akibat ucapannya yang dinilai menyinggung para guru honorer madrasah, Kepala Kantor Kemenag Pandeglang, Lukmanul Hakim, akhirnya buka suara. Ia menegaskan pihaknya mendukung dan mendoakan perjuangan guru madrasah yang tengah memperjuangkan nasibnya untuk bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Lukmanul Hakim menegaskan bahwa para guru madrasah adalah bagian penting dari keluarga besar Kementerian Agama.
“Kami mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk perjuangan teman-teman honorer madrasah. Mereka adalah bagian dari keluarga besar Kemenag yang telah berjuang untuk pendidikan madrasah di Pandeglang,” ujarnya, ketika dihubungi melalui telepon, Sabtu (1/11/2025 ).
Ia menjelaskan, pengangkatan guru honorer menjadi PPPK merupakan kewenangan pemerintah pusat, bukan keputusan di tingkat kabupaten. Karena itu, Kemenag daerah hanya bisa memberikan dukungan sesuai regulasi yang berlaku.
“Kami tentu berharap regulasi yang ada dapat membuka peluang lebih luas bagi guru-guru honorer madrasah untuk diangkat menjadi PPPK. Namun, keputusan itu sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Lukmanul Hakim menyampaikan apresiasi terhadap semangat perjuangan para guru madrasah yang tetap menyuarakan aspirasi secara tertib dan menjaga nama baik lembaga.
“Saya memahami semangat dan perjuangan mereka. Kami berharap segala aspirasi dapat tersampaikan dengan baik dan mendapat perhatian dari pemerintah pusat,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan agar seluruh pihak tetap menjaga kondusivitas dan tidak mudah terpancing oleh isu liar.
“Kami imbau agar semua pihak menjaga komunikasi yang baik dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar. Kemenag Pandeglang akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi terbaik bagi para guru honorer madrasah,” tutupnya.
Dengan klarifikasi ini, Lukmanul Hakim berharap tidak ada lagi kesalahpahaman antara pihak Kemenag dan para guru madrasah yang tengah memperjuangkan status kepegawaiannya.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah pengurus PGIN dan MDC Banten, serta Kordinator Aksi Guru Madrasah Swasta Kabupaten Pandeglang, Rusli Umbara mengecam pernyataan Kepala Kemenag Pandeglang disalahkan satu media, yang menyebut aksi ribuan guru honorer madrasah ke Istana Negara sebagai hal yang “bikin repot pemerintah”.
“Kami sangat menyayangkan pernyataan pejabat seperti itu. Dari sini saja kita bisa menilai, bahwa Kepala Kemenag Pandeglang adalah sosok pejabat yang tidak memiliki empati dan lebih mementingkan kepentingan pribadi serta kelompoknya,” tegas Deni Subhani Ketua PGIN Banten, yang juga ketua MDC of Lebak ini .
Sementara, Kordinator Aksi Guru Madrasah Swasta Kabupaten Pandeglang Rusli Umbara, menyampaikan dua tuntutan utama kepada Kepala Kemenag Pandeglang:
1. Klarifikasi dan permohonan maaf terbuka kepada seluruh guru madrasah swasta, disampaikan secara publik melalui video dan unggahan di media sosial.
2. Penghargaan terhadap perjuangan guru madrasah swasta, tanpa merendahkan atau menganggap aksi mereka sebagai bentuk gangguan terhadap pemerintah.
Jika tuntutan tersebut tidak segera ditanggapi, Panitia Aksi menegaskan siap melakukan aksi besar-besaran di depan Kantor Kemenag Kabupaten Pandeglang.
“Kalau tidak ada tanggapan, kami siap turun lagi ke jalan. Ini bukan sekadar emosi, tapi soal martabat guru madrasah,” tegas Rusli Umbara.(*)