Gegara Beli Mobil Baru Ditengah Efisiensi Anggaran, Pemda dan KPU Lebak Didemo Mahasiswa 

Caption : Mahasiswa ketika Demo di Depan Kantor Pemda Lebak 

JUARAMEDIA, LEBAK – Gegara beli mobil  dinas, Pemda, KPU  dan DPRD Lebak  Didemo Mahasiswa, Senin (24/2/2025).

Aksi demo yang dilakukan organisasi mahasiswa GMNI dan KUMALA ini, berlangsung ditiga titik  sekitar pukul 14,30 Wib, yakni didepan kantor KPU, Pemda, dan DPRD Lebak.

Mereka menyoroti kebijakan Pemda dan KPU Lebak, yang dalam situasi pemerintah melakukan efisiensi anggaran sesuai Inpres No 1 Tahun 2025, tentang ” Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025″ Pemkab Lebak dan KPU setempat, membeli mobil baru untuk operasional para pejabatnya.

” Kami menilai bahwa pengadaan mobil dinas senilai Rp 2,3 miliar untuk Wakil Bupati, Istri Bupati,dan Istri Wakil Bupati Lebak serta Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak tidak sejalan dengan instruksi Presiden Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Pengelolaan APBD ” ujar Ruswana Ketua GMNI Kabupaten Lebak dalam orasinya, Senin (24/2/2025).

Untuk itu, kata Ruswana pihaknya mendesak Pemkab Lebak, juga DPRD setempat agar lebih transparan dalam penyusunan dan pengelolaan APBD serta melibatkan organisasi kepemudaan dan mahasiswa sebagai bagian dari kontrol sosial dalam proses perencanaan anggaran daerah.

” Untuk soal perencanaan anggaran, kedepan kami minta mahasiswa di libatkan” Tandasnya.

Selain itu, kata Ruswana pemerintah Kabupaten Lebak harus lebih serius dalam membangun sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan, karena ketiga sektor ini merupakan fondasi utama bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.

” Kami juga mendorong Pemerintah Daerah agar melakukan upaya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan cara membentuk tim khusus” katanya.

” Dan kepada  Bupati & Wakil Bupati Lebak untuk segera merealisasikan dan menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di Kabupaten Lebak.” pungkas Ruswana.

Sementara itu, Kumala Perwakilan Rangkasbitung menyoroti berbagai isu yang terjadi di lingkungan OPD Pemda Lebak. Mulai dari isu Dinas Pendidikan, Dishub,Pol PP,Disbud Pariwisata,Dinsos, Dinkes, Disperindag, dan KPU.

Caption : Mahasiswa ketika berunjuk rasa di KPU Lebak 

Menanggapi kritikan aksi pengunjuk rasa  , terkait pengadaan mobil tersebut, Ketua KPU Lebak, Dewi Hartini mengatakan, bahwa pengadaan mobil kendaraan operasional KPU itu, menurut pengakuannya sudah dilakukan sejak Agustus 2024 lalu. Namun baru mendapat Jawaban atau balasan KPU Pusat Desember 2024.

” Berarti prosesnya sebelum Inpres turun, karena Inpres turunnya 22 Januari 2025″ Kilah Dewi.

Perlu diketahui  kata Dewi, bahwa saat ini kendaraan operasional KPU yang layak cuma 1 unit.

”  Sedangkan personil KPU Lebak terdiri dari 25 jajaran sekertariat dan 5 komisioner.” katanya.

Dewi juga menjelaskan, terkait dengan pengadaan mobil ini, jarang sekali penyedia yang mau GSO-nya itu untuk plat merah, berarti mobil pemerintahan.

” Selain itu  pengurusan plat nomornya juga jauh lebih sulit dibandingkan dengan mobil pada umumnya, dan sekarang pun masih dalam proses.” katanya.

Pada aksi unjuk rasa yang dilakukan elemen mahasiswa GMNI dan Kumala ini, untuk titik Pemda mereka ditemui oleh Sekda Lebak Budi Santoso, dengan didampingi Asda I Alkadri dan Kepala Bapperida Yosef, sedangkan di KPU para pengunjuk rasa ditemui langsung oleh ketua KPU setempat Dewi Hartini, dengan pengamanan puluhan anggota kepolisian dari Polres Lebak. (yrs)

 

Yayat - JuaraMedia