Jabatan Strategis Dikuasai Plt, DPRD Lebak Minta Bupati Segera Bertindak

Yayat - JuaraMedia
15 Apr 2026 12:32

DPRD Lebak 0 43

2 menit membaca

Caption : dr Juwita Wulandari Ketua DPRD Lebak

JUARAMEDIA, LEBAK – Jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak yang masih didominasi pelaksana tugas (Plt) menuai sorotan DPRD. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat kinerja pemerintahan, sehingga DPRD Lebak mendesak Bupati segera mengambil langkah konkret dengan mengisi posisi-posisi tersebut melalui pejabat definitif, Selasa (14/4/2026).

Ketua DPRD Kabupaten Lebak, Juwita Wulandari, mengatakan banyaknya jabatan penting di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum terisi pejabat definitif dapat berdampak pada lambatnya pengambilan keputusan dan tidak optimalnya pelaksanaan program kerja.

Menurutnya, jabatan yang terlalu lama diisi oleh Plt berpotensi menimbulkan ketidakpastian arah kebijakan. Selain itu, pejabat dengan status sementara cenderung memiliki keterbatasan kewenangan dalam mengambil langkah strategis.

“Pengambilan keputusan seringkali lambat karena harus melalui konsultasi dengan atasan. Umumnya juga hanya menjalankan rutinitas tanpa banyak terobosan,” ujar Juwita.

Ia menegaskan, kewenangan pengisian jabatan sepenuhnya berada di tangan Bupati Lebak. Namun demikian, perangkat daerah terkait diminta proaktif menyiapkan proses mutasi, rotasi, maupun promosi agar kekosongan jabatan tidak berlangsung lama.

DPRD Lebak, lanjut Juwita, mendorong agar pengisian jabatan dilakukan secara terbuka dan transparan, khususnya untuk posisi eselon II melalui mekanisme seleksi terbuka (open bidding).

“Penempatan pejabat harus berdasarkan kompetensi. Perlu dilakukan asesmen secara menyeluruh agar posisi strategis diisi oleh orang yang tepat,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya keberadaan pejabat definitif untuk memastikan kepastian hukum dalam pengambilan kebijakan, termasuk dalam pengelolaan anggaran. Pasalnya, Plt memiliki keterbatasan dalam kewenangan administratif yang berdampak pada tidak maksimalnya realisasi program.

Selain itu, penataan birokrasi dinilai mendesak guna meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

“Kami ingin birokrasi di Lebak berjalan solid. Jika terlalu banyak jabatan diisi Plt, kinerja tidak akan optimal,” tegasnya.

DPRD berharap pemerintah daerah segera melakukan langkah percepatan agar roda pemerintahan berjalan efektif dan program pembangunan dapat terealisasi sesuai target. (*)