Bupati Lebak Dorong Pembatasan Jam Operasional Truk Tambang di Banten: Usul Pasang CCTV dan GPS!

Yayat - JuaraMedia
17 Okt 2025 22:01
Banten 0 190
2 menit membaca

Caption : Bupati Lebak Hasbi Asyidiki Jayabaya Ketika mengikuti Rakor dengan Pemprov Banten, 

JUARAMEDIA, SERANG — Bupati Lebak Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya mengusulkan langkah tegas untuk mengatasi keresahan masyarakat akibat aktivitas mobil angkutan tambang di wilayah Banten. Dalam Rapat Koordinasi di Pendopo Gubernur Banten, Jumat (17/10/2025), Hasbi mendorong sinkronisasi peraturan antar daerah serta penerapan sistem pengawasan digital dengan CCTV dan GPS Tracking.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Gubernur Banten itu dihadiri oleh Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, Sekda Provinsi Banten, perwakilan Polda Metro Jaya dan Polda Banten, Kepala BPJN Banten, serta sejumlah kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Banten.

Rakor tersebut menyoroti keresahan masyarakat terkait aktivitas mobil angkutan tambang mineral bukan logam dan batuan yang kerap menimbulkan jalan rusak, kemacetan, polusi, dan kecelakaan di jalur lintasan truk tambang.

“Kami mendorong adanya sinkronisasi peraturan di seluruh kabupaten/kota di Banten agar jam operasional truk tambang seragam. Jika memungkinkan, kami di Kabupaten Lebak juga ingin melakukan pengawasan digital dengan memasang CCTV dan GPS Tracking,” ujar Hasbi Jayabaya.

Langkah itu, lanjut Hasbi, penting agar tidak ada daerah yang berjalan sendiri dalam penegakan aturan, sekaligus mengurangi dampak sosial dan lingkungan akibat aktivitas tambang.

Sementara itu, Gubernur Banten menyambut positif gagasan tersebut. Ia menilai usulan sinkronisasi jam operasional dan pengawasan digital menjadi solusi konkret atas masalah yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

“Saya sangat setuju dengan sinkronisasi peraturan pembatasan jam operasional truk tambang di seluruh wilayah Banten. Setiap kabupaten-kota harus sama dalam penetapan jamnya agar dampak di jalan raya bisa diminimalisir,” kata Gubernur Banten.

Dengan adanya langkah kolaboratif ini, pemerintah daerah diharapkan mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi tambang dengan keselamatan dan kenyamanan warga di jalur lintasan tambang.

Penulis : Yaris

Yayat - JuaraMedia
Author: Yayat - JuaraMedia

Pemimpin redaksi