Dugaan Pemborosan APBN di Balik Program MBG, DPRD Banten Minta Evaluasi Total
Caption : Menu MBG SMPN Wanasalam
JUARAMEDIA, LEBAK – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di bulan Ramadan menuai sorotan tajam. Anggota DPRD Banten, Musa Weliansyah, mengaku prihatin sekaligus mengutuk keras dugaan pelaksanaan MBG yang dinilai tidak sesuai spesifikasi dan minim pengawasan.
Menurutnya, berdasarkan temuan dan keluhan yang diterima, sejumlah dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) diduga menyajikan menu yang tidak layak, seperti buah-buahan busuk, kurma kering bahkan berjamur.
“Kalau benar ditemukan buah busuk dan kurma berjamur, ini sangat memprihatinkan. Program yang tujuannya mulia jangan sampai mencederai kepercayaan masyarakat,” ujar Musa kepada wartawan, Selasa (25/2/2026).
Tak hanya soal kualitas menu, Musa juga menyoroti praktik pembagian MBG kepada siswa untuk tiga hari sekaligus. Padahal, menurutnya, terdapat komponen biaya operasional seperti sewa dapur dan ompreng (wadah makanan) yang dihitung harian.
“Jika dibagikan tiga hari sekaligus, lalu bagaimana dengan biaya sewa dapur dua hari lainnya? Ini harus dijelaskan secara transparan,” tegasnya.
Ia menilai, praktik tersebut berpotensi menimbulkan pertanyaan publik terkait akuntabilitas anggaran.
Sorotan juga mengarah pada harga menu yang dinilai tidak jauh berbeda dengan produk roti atau kue kering yang dijual di warung, namun disebut memiliki nilai anggaran lebih tinggi dalam program MBG.
Bahkan, muncul dugaan adanya selisih harga sekitar Rp2.000 per siswa dari menu yang disajikan. Jika benar terjadi secara masif, hal ini dinilai berpotensi merugikan keuangan negara.
“Pengawasan program ini sangat lemah. Ini membuka ruang kongkalikong antara oknum kepala SPPG, akuntan, hingga pemilik dapur atau yayasan,” kata Musa.
Ia juga menyinggung tidak optimalnya peran Satgas MBG di tingkat kabupaten/kota hingga kecamatan, sehingga keluhan siswa, orang tua, dan ibu hamil yang menerima manfaat MBG terkesan tidak ditindaklanjuti secara serius.
Musa mendesak pemerintah pusat dan pihak terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG, khususnya di wilayah Banten. Ia meminta pembinaan dan pengawasan diperketat agar pelaksana program benar-benar berpihak pada kepentingan negara dan masyarakat.
“Program MBG harus dievaluasi. Kepala SPPG dan akuntan harus diawasi dengan baik agar tidak menyalahgunakan jabatan,” tandasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola SPPG dan instansi terkait belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai tudingan tersebut.(*)
Author: Yayat - JuaraMedia
Pemimpin redaksi
Pos Terkait
Pos Terbaru
