RDP DPRD Lebak Simpulkan Legalitas Perusahaan Lengkap, Sengketa Lahan Ranah Perdata

Yayat - JuaraMedia
8 Jan 2026 17:43

DPRD Lebak 0 159

2 menit membaca

Caption :RDP DPRD Lebak bersama Ormas BBP dan PT KCU serta OPD Terkait

JUARAMEDIA, LEBAK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak menyimpulkan bahwa pihak perusahaan telah mengantongi seluruh perizinan secara legal, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar untuk menindaklanjuti polemik kegiatan cut and fill di wilayah Lebak.

Dalam kesimpulan resmi RDP, DPRD menyatakan bahwa aspek legalitas perizinan perusahaan dinilai lengkap dan sah, sementara persoalan lahan tanah disebut sebagai urusan perdata yang bersifat pribadi.

“Kalau terkait kepemilikan atau sengketa lahan, itu ranahnya pribadi. DPRD menyarankan agar ditempuh melalui jalur hukum di pengadilan,” kata Agus Ider Alamsyah Anggota Komisi IV DPRD Lebak, Kamis (8/1/2026)

Terkait dugaan kerusakan lingkungan, kata Agus DPRD mencatat adanya perbedaan pandangan antara pihak-pihak yang hadir. Pihak perusahaan dalam forum tersebut berdalih telah menjalankan kegiatan sesuai aturan dan mengklaim selalu berupaya memberikan hasil terbaik dalam setiap aktivitas usahanya.

Perusahaan juga menyatakan bahwa jika terdapat dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan, pihaknya siap melakukan penanganan sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, DPRD menegaskan bahwa pengawasan tetap diperlukan, terutama dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun lingkungan sekitar.

DPRD Lebak menegaskan bahwa lembaga legislatif memiliki fungsi pengawasan dan rekomendasi, bukan sebagai lembaga pemutus sengketa hukum perdata.

“Untuk sengketa lahan dan tuntutan ganti rugi, jalurnya jelas melalui pengadilan. DPRD tidak bisa memutuskan itu,” ujar anggota Fraksi DPRD Lebak ini.

DPRD juga mengimbau masyarakat untuk aktif mengawasi pelaksanaan kegiatan perusahaan dan melaporkan apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum, baik administratif maupun pidana.

Diketahui,Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Lebak bersama Ormas Badak Banten Perjuangan (BBP) berlangsung panas. Ketua Umum BBP, Eli Sahroni, secara terbuka “menceramahi” jajaran DPRD, pengusaha (Direktur KCU), kepala desa, serta kepala OPD terkait (PUPR, Perkim dan Perijinan) , menyusul dugaan pelanggaran dalam kegiatan cut and fill yang diduga belum mengantongi izin lengkap.

Dalam forum resmi DPRD tersebut, Eli menegaskan bahwa seluruh aktivitas cut and fill harus dihentikan sebelum Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan dokumen lingkungan dipenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Sebelum PBG selesai, seharusnya sudah ada analisis risiko, kajian lingkungan, dan desain teknis. Itu perintah undang-undang. Jangan dibalik, kegiatan jalan dulu baru izin diurus,” tegas Eli Sahroni di hadapan peserta RDP di gedung DPRD setempat. (*)