Ucapan Kepala Kemenag Pandeglang Soal Aksi Guru Madrasah Dikecam: “Kami Bukan Pembuat Repot!”

Caption : Kantor Kemenag Pandeglang 

JUARAMEDIA, PANDEGLANG — Pernyataan Kepala Kemenag Pandeglang yang diduga menyebut aksi guru madrasah swasta sebagai kegiatan yang “membuat repot pemerintah” memicu gelombang kemarahan para guru madrasah di Banten.

Para guru menilai ucapan tersebut telah melecehkan perjuangan ribuan guru honorer yang selama ini berjuang demi kejelasan status dan kesejahteraan.

Ucapan itu muncul dalam wawancara Kepala Kemenag Pandeglang dengan salah satu media pada 31 Oktober 2025.

Komentar tersebut langsung memantik reaksi keras dari peserta Aksi Guru Madrasah Swasta Nasional yang digelar sehari sebelumnya di Patung Kuda, Jakarta (30/10/2025).

Melalui pernyataan sikap resmi, Panitia Aksi Guru Madrasah Swasta menilai komentar tersebut sebagai bentuk ketidakpekaan pejabat terhadap jeritan nasib guru madrasah yang selama ini mengabdi tanpa kepastian status.

 “Kami merasa tersakiti dan kecewa. Kami ini bukan pembuat repot, kami adalah pendidik yang memperjuangkan masa depan anak bangsa,”

ujar Rusli Umbara, Koordinator Lapangan Aksi Guru Madrasah Swasta Kabupaten Pandeglang, ketika dihubungi, Sabtu (1/11/2025)

Karena itu, kata Rusli, pihaknya menyampaikan dua tuntutan utama kepada Kepala Kemenag Pandeglang:

1. Klarifikasi dan permohonan maaf terbuka kepada seluruh guru madrasah swasta, disampaikan secara publik melalui video dan unggahan di media sosial.

2. Penghargaan terhadap perjuangan guru madrasah swasta, tanpa merendahkan atau menganggap aksi mereka sebagai bentuk gangguan terhadap pemerintah.

Jika tuntutan tersebut tidak segera ditanggapi, Panitia Aksi menegaskan siap melakukan aksi besar-besaran di depan Kantor Kemenag Kabupaten Pandeglang.

 “Kalau tidak ada tanggapan, kami siap turun lagi ke jalan. Ini bukan sekadar emosi, tapi soal martabat guru madrasah,” tegas Rusli Umbara.

Aksi nasional guru madrasah swasta pada 30 Oktober 2025 diikuti ribuan guru dari berbagai daerah di Indonesia.

Mereka menuntut pengakuan status ASN dan peningkatan kesejahteraan yang selama ini belum mereka dapatkan.

Namun, pernyataan Kepala Kemenag Pandeglang justru dianggap memperkeruh suasana dan melemahkan semangat perjuangan para pendidik madrasah yang sudah lama mengabdi.

Meski menuai kritik, Rusli menyebut pihaknya sempat menghubungi Kepala Kemenag Pandeglang terkait pernyataan tersebut.

Namun, sang pejabat hanya memberikan jawaban singkat:

 “Itu mah salah persepsi, Kang,”kata Rusli menirukan ucapan Kepala Kemenag Pandeglang.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Panitia Aksi Guru Madrasah Swasta masih menunggu klarifikasi resmi dari Kemenag Pandeglang.

Sementara itu, para guru menegaskan bahwa perjuangan mereka bukan soal politik, melainkan soal martabat dan keadilan bagi pendidik madrasah di negeri ini.

 “Kalaupun perjuangan kami nantinya dikabulkan, belum tentu kami bisa menikmatinya. Tapi insyaallah, generasi guru selanjutnya yang akan merasakan hasilnya, karena usia kami juga sudah tidak muda lagi,”pungkas Rusli Umbara.(*)

 

Yayat - JuaraMedia