Skandal Dana BOS? Badak Banten Perjuangan Batal Demo SMAN 1 Cileles, Tapi Tetap Desak Kepsek Dicopot

admin
1 Okt 2025 12:22

Pendidikan 0 242

2 menit membaca

Skandal Dana BOS? Badak Banten Perjuangan Batal Demo SMAN 1 Cileles, Tapi Tetap Desak Kepsek Dicopot

JUARAMEDIA, LEBAK – Rencana aksi unjuk rasa Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Badak Banten Perjuangan (BPP) Kabupaten Lebak di SMAN 1 Cileles pada Rabu (1/10/2025) mendadak batal digelar.

Surat pemberitahuan aksi sempat beredar luas, bahkan massa diperkirakan mencapai 150 orang dengan titik kumpul di depan gerbang sekolah. Namun, BPP memutuskan tidak jadi menggelar demo karena sekolah dinilai sebagai tempat belajar yang tidak layak dijadikan lokasi aksi.

“Kemarin kita audiensi, jangan demo ke SMA, sekolah itu tempat belajar, dan mengganggu PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat). Jadi kita pilih audiensi, bukan demo,” kata Ketua DPP BPP, H Eli Sahroni, Rabu (1/10/2025).

Meski batal demo, BPP tetap bersikeras pada tuntutannya. Dalam audiensi Selasa (30/9/2025) bersama Kepala Cabang Dinas (KCD) Pendidikan, mereka meminta agar Kepala SMAN 1 Cileles segera dimutasi.

Menurut BPP, sang kepala sekolah dinilai tidak kooperatif, minim komunikasi dengan komite, serta sering mengabaikan klarifikasi dari pihak eksternal, termasuk media, organisasi masyarakat (ormas), maupun LSM.

“Intinya tuntutan kami jelas, kepala sekolah harus dimutasi dari SMAN 1 Cileles,” tegas Eli.

Bahkan, KCD langsung melayangkan surat resmi kepada Dinas Pendidikan Provinsi Banten untuk memproses permohonan mutasi kepala sekolah.

Tidak hanya itu, dalam surat tertanggal 27 September 2025, Ketua DPC BPP Lebak, Dede Kodir, menuding Kepala SMAN 1 Cileles diduga kuat menyalahgunakan dana BOS serta melakukan pelanggaran etik dan jabatan.

“Dana yang seharusnya digunakan untuk meringankan beban siswa, justru disebut-sebut dijadikan lahan basah oleh oknum tidak bertanggung jawab,” ujar Eli Sahroni, Minggu (28/9/2025).

Kasus dugaan korupsi dana BOS ini menambah panjang daftar kelam penyalahgunaan anggaran pendidikan di Kabupaten Lebak. Publik kini menanti sikap tegas aparat penegak hukum serta Dinas Pendidikan agar transparansi anggaran sekolah benar-benar ditegakkan. (jm)