Loloskan Anggota Panwascam Rangkap Jabatan, Anggota Komisi I DPRD Lebak Ancam Laporkan Bawaslu Ke DKPP RI

Yayat - JuaraMedia
27 Mei 2024 15:25

Pilkada 0 24

2 menit membaca

Caption : Musa Weliasyah Anggota Komisi I DPRD Lebak Fraksi PPP

JUARAMEDIA, LEBAK – Bawaslu Kabupaten Lebak Disorot. Pasalnya, sejumlah Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascamnya) Pilkada 2024 Diduga bermasalah. Selain masih rangkap jabatan, juga beberapa terindikasi menerima uang dari tim sukses Caleg DPR RI Pebruari 2024 lalu

” Terkait dengan hal ini, sebenarnya saya sudah menginformasikan kepada Bawaslu Lebak. Namun, hingga kini belum ada tindaklanjut” ujar Musa Weliansyah Anggota Komisi I DPRD Lebak di Rangkasbitung, Senin (27/5/2024).

Menurut Musa terhadap oknum anggota Panwascam dan Staf Bawaslu yang diduga menerima uang dan masih rangkap jabatan, pihaknya telah mengantongi nama-namanya dan kwitansi bukti penerimaan uang.

” Untuk yang nerima uang nilainya puluhan juta, kwitansinyapun saya ada. Kalau untuk yang doble job data di saya ada 18 orang ” kata anggota DPRD Lebak dari Fraksi PPP ini.

Bahkan, kata Musa sesuai Pasal 117 UU No 7 tahun 2017 Tentang Pemilu, dan putusan DKPP RI terhadap Bawaslu Kabupaten Lebak dengan nomor perkara : 49-PKE-DKPP/XII/2022.

Sekalipun dalam perkara tersebut yang menjadi pihak teradu yaitu ketua dan anggota Bawaslunya berbeda, namun pokok perkaranya hampir sama.

“ Dengan demikian itu artinya , jika ada yang doble job harus mundur dari Panwascam atau dari pekerjaan sebelumnya, baik itu guru honorer, PPPK, Ketua BPD dan lain-lain. Ini wajib hukumnya memilih salah satu,” beber calon anggota DPRD Provinsi Banten, Priode 2024-2029 terpilih ini.

Pembiaran terhadap mereka anggota Panwascam dan Staf Bawaslu yang terindikasi melanggar ketentuan, sambung Musa, adalah merupakan sikap tak profesional.

” Ketua Bawaslu mustinya cepet tanggap dan segera melakukan evaluasi. Kalau begini kan, kesannya tutup mata dan melindungi” tandas Musa.

Karena itu kata Musa, pihak segera akan membuat laporan ke DKPP RI.

” Karena ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Lebak, dinilai telah melakukan pelanggaran kode etik, tidak profesional dan tidak menerima informasi masyarakat pada saat seleksi” pungkas Musa. (budi /jm)