Efisiensi Anggaran, Sekda Banten Minta OPD Tekan Penggunaan BBM

Caption : Deden Apriyandi Sekda Banten

JUARAMEDIA, SERANG – Efisiensi anggaran menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Banten. Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Deden Apriandhi, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menekan penggunaan bahan bakar minyak (BBM), terutama dalam pelaksanaan perjalanan dinas yang dinilai masih berpotensi terjadi pemborosan.

Imbauan tersebut disampaikan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, serta Gubernur Banten, Andra Soni, terkait optimalisasi penggunaan anggaran dan efisiensi operasional pemerintahan.

“Demi efisiensi, kami menjalankan perintah Presiden dan arahan Gubernur. Termasuk dalam perjalanan dinas, kami upayakan cukup menggunakan satu kendaraan,” ujar Deden kepada wartawan, Rabu (8/4/2026).

Menurutnya, kebiasaan penggunaan kendaraan dinas secara terpisah oleh pejabat dan staf perlu segera diubah. Pasalnya, praktik tersebut dinilai tidak efisien dan berpotensi membebani anggaran daerah.

“Jangan sampai kendaraan dinas hanya diisi kepala dinas saja. Itu sangat disayangkan dan harus diubah,” tegasnya.

Sebagai bentuk komitmen, Deden mengaku telah menerapkan langsung kebijakan tersebut dalam aktivitasnya. Ia kerap melakukan perjalanan dinas bersama Asisten Daerah (Asda) dalam satu kendaraan guna menghemat konsumsi BBM.

Langkah sederhana tersebut, lanjutnya, jika diterapkan secara konsisten oleh seluruh OPD, akan memberikan dampak signifikan terhadap penghematan anggaran.

Meski demikian, ia menekankan bahwa setiap perjalanan dinas tetap harus mengacu pada surat perintah tugas (SPT) yang berlaku. Namun, pengaturan personel dalam kendaraan perlu dioptimalkan agar lebih efisien.

“Lebih baik satu kendaraan diisi bersama staf atau pendamping sesuai SPT, daripada menggunakan kendaraan terpisah,” jelasnya.

Deden berharap imbauan ini dapat menjadi perhatian serius seluruh kepala OPD di lingkungan Pemprov Banten. Selain menekan penggunaan BBM, kebijakan ini juga diharapkan mampu mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

“Kalau ini dijalankan secara konsisten, dampaknya besar bagi penghematan anggaran daerah,” pungkasnya. (*)

Author: Yayat - JuaraMedia

Pemimpin redaksi