.
Caption : Ketua PWI Cak Munir ketika menyerahkan buku kepada Gubernur Banten Andra Sini pada Puncak HPN 2026 di Serang.
JUARAMEDIA, SERANG — Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Munir, menegaskan bahwa kritik yang disampaikan media massa bukanlah ancaman bagi pemerintah, melainkan vitamin demokrasi yang dibutuhkan agar pembangunan nasional tetap berada di jalur yang benar.
Pernyataan tersebut disampaikan Munir dalam sambutannya pada acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang digelar di Kota Serang, Provinsi Banten, Senin (9/2/2026).
“Pers memiliki tanggung jawab besar kepada publik. Kritik yang kami sampaikan bukan ekspresi kebencian, melainkan bentuk cinta kepada bangsa dan negara,” tegas Munir di hadapan insan pers dan pejabat negara yang hadir.
HPN 2026 dipimpin langsung oleh Gubernur Banten Andra Soni sebagai tuan rumah dan dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, yang hadir mewakili Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu hadir pula Menkomdigi, Menkrap, Mendes, Ketua MPR RI, Ketua Dewan Pers, sejumlah Kepala Daerah,dan lForkopimda Banten .
Munir menekankan, ketika media memberikan masukan atau kritik kepada pemerintah, hal itu bukan untuk menjatuhkan kekuasaan, melainkan sebagai bentuk pengawasan agar kebijakan publik tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
“Keberhasilan pemerintah adalah keberhasilan rakyat. Namun keberhasilan itu hanya mungkin jika kebijakan terbuka terhadap evaluasi dan perbaikan,” ujarnya.
Menurut Munir, pers yang bekerja berdasarkan kode etik jurnalistik, dengan prinsip akurat, berimbang, dan profesional, justru menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan nasional.
Dalam pidatonya, Munir mengingatkan bahwa pers Indonesia lahir dari sejarah perjuangan bangsa dan tidak pernah berdiri di ruang hampa. Sejak awal kemerdekaan, pers hadir untuk membangkitkan kesadaran rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mengawal cita-cita kemerdekaan.
“Eksistensi pers bukan sekadar industri informasi, tetapi bagian dari fondasi demokrasi dalam pembangunan nasional,” katanya.
Ia menambahkan, etika jurnalistik menjadi pembeda utama antara pers arus utama dengan arus informasi bebas yang tidak memiliki tanggung jawab publik.
Munir juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi industri pers saat ini, mulai dari disrupsi digital, banjir informasi yang tidak terverifikasi, kecerdasan buatan, polarisasi sosial, hingga tekanan ekonomi terhadap perusahaan media.
Perubahan model bisnis media, kata dia, harus dihadapi tanpa mengorbankan independensi dan integritas pers.
“Tanpa ekosistem media yang sehat, sulit mengharapkan kualitas demokrasi dan pembangunan yang kokoh,” ujarnya.
Munir mengingatkan bahwa sekitar dua dekade ke depan akan menjadi periode krusial bagi masa depan Indonesia. Bonus demografi yang dimiliki bangsa ini tidak akan berlangsung selamanya.
Jika Indonesia gagal mencapai status negara berpendapatan tinggi, bangsa ini berisiko terjebak dalam middle income trap.
“Target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar angka, melainkan visi besar menuju Indonesia Emas 2045,” kata Munir.
Tema HPN 2026: “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”, menurut Munir, menjadi pengingat bahwa pers yang profesional, independen, dan berkelanjutan secara ekonomi merupakan prasyarat utama bagi bangsa yang kuat dan bermartabat.
Ia mendorong penguatan kompetensi wartawan melalui pendidikan dan sertifikasi berkelanjutan, transformasi bisnis media yang adaptif terhadap era digital, serta kolaborasi antara pers, pemerintah, dan masyarakat dalam melawan disinformasi.
“Pada akhirnya, pers adalah penjaga hati nurani bangsa, jembatan antara rakyat dan kekuasaan, serta penjernih informasi di tengah kebisingan,” pungkasnya. (*)
Pos Terkait
Pos Terbaru
