APDESI Respon Cuitan M di Medsos Ke Ranah Audiensi

APDESI Respon Cuitan M di Medsos Ke Ranah Audiensi

 

JUARAMEDIA.COM LEBAK – Cuitan salah seorang anggota DPRD Kabupaten Lebak di akun Facebook (MW) yang di unggah pada Rabu, 27 Mei 2020 pukul 22.49 WIB, direspon cepat oleh sejumlah pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) setempat.

Pasalnya, statment yang diunggah oleh wakil rakyat dari politisi Partai Persatuan Pembangunan atau PPP sebanyak 1.884 karakter, dikhawatirkan akan menimbulkan kegaduhan di tengah penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) bagi warga yang terdampak covid -19.

“Seharusnya, seorang anggota DPRD Lebak tidak membuat cuitan di media sosial, seperti di akun Facebook miliknya. Karena isi dari postingan tersebut diduga akan memicu timbulnya kegaduhan di tingkat desa,” kata Wakil Ketua APDESI Kabupaten Lebak, Darmawan melalui siaran persnya yang diterima Juaramedia.com, Minggu (31/5/2020).

Dijelaskan Darmawan, dalam cuitan tersebut apakah M benar-benar sudah menjalankan tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat. Seperti, menerima aspirasi dari warga. Kemudian telah menindaklanjutinya ke tingkat dinas atau lembaga pemerintah terkait.

“Intinya postingan yang diunggah M, dinilai menyudutkan kami dan kita akan bahas soal ini melalui audiensi di gedung DPRD Lebak yang direncanakan akan digelar pada Rabu, 3 Juni 2020 kedepan,” ungkapnya.

Berikut cuitan M yang diambil sebagian dari akun Facebooknya, sandiwara dalam sebuah kata tanpa data.

“Nah kalau oknum TKSK dan prades (perangkat desa -red) buat status dan mengeluh, seakan cape, stres, dipojokan dan lainnya, soal perogram BLT, BST, BSP kepada pemilik akrobatik ini cocok. Karena mereka tidak paham,” kata M sambil menutup mulut dengan menggunakan simbol emo di aplikasi tersebut.

Kemudian kata M, kalau pihaknya lebih percaya pada status yang mengatakan BLT, BST, BSP tidak tepat sasaran. Karena menurut dirinya lebih sangat setuju jika ada yang mengomentari hal tersebut. Walaupun semua dalam proses pemutakhiran data, dan persentase tidak tepat sasaran dibawah 50 persen.

“Jadi kalau ada oknum TKSK, prades dan kades selalu nyinyir terhadap warga yang mengkritik, harus intropeksi diri karena setiap bulan kalian dibayar menggunakan uang rakyat dan saya belum mendengar ada yang mengundurkan diri, gara-gara program BPNT/BSP, BLT dan BST di tengah pandemi virus covid -19,” cuitnya.

Dijelaskan M, persoalannya sehari-hari apa aja yang dikerjakan mereka. Disaat ditemukannya ada nama yang sudah meningal 2-6 tahun lalu masih tercatat di DTKS dan terpilih sebagai penerima bantuan BST Terdampak covid-19.

“Apa ini tepat sasaran,” tegasnya.

Ditambahkan M, ketika penerima BLT DD, BST yang non DTKS adalah orang yang mampu, sementara ada warga miskin yang tidak tercatat di DTKS tidak mendapatkan bantuan sosial dan hal tersebut harus dinilai tepat sasaran.

“Sudah berapa tahun terima honor, TKSK, prades dan kades. Kemudian, bencana nasional Covid-19 baru berapa bulan yah, pantaskah kita mengeluh, nyinyir warga seakan kita sudah bekerja profesional, obyektif, transparan, dan akuntable didalam pendataan penerima dan calon penerima bantuab sosial,” ungkapnya.

Di hubungi melalui sambungan seluler, M menegaskan jika pihaknya akan datang saat audiensi digelar. Bahkan pihaknya meminta musyawarah tersebut dilakukan secara terbuka.

“Respon cuitan di Facebook oleh sejumlah pengurus APDESI ditanggapi dengan audiensi justru hal tersebut yang saya tunggu. Lebih bagus TKSKnya dihadirkan,” tandasnya. (bin/yaris)

 

Redaksi - JuaraMedia