Desa Bicara Lewat Surat Terbuka, Kades Lebak Minta Presiden Buka Ruang Dialog

Yayat - JuaraMedia
17 Feb 2026 11:41

Nasional 0 101

2 menit membaca

Caption: Ilustrasi

JUARAMEDIA, LEBAK — Kepala desa dan perangkat desa di berbagai daerah menyuarakan aspirasinya melalui surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Surat tersebut bukan dimaksudkan sebagai bentuk perlawanan, melainkan permintaan agar pemerintah pusat membuka ruang dialog langsung dengan desa.

Kepala Desa Karyajaya, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Ahmad Jaeni, membenarkan adanya surat terbuka tersebut. Ia menegaskan bahwa langkah itu diambil karena desa merasa saluran komunikasi formal dengan pemerintah pusat semakin terbatas.

“Surat terbuka ini bukan untuk menyerang Presiden. Ini murni suara desa yang ingin didengar dan diajak berdialog,” ujar Ahmad Jaeni kepada JUARAMEDIA, Selasa (17/2/2026)

Menurutnya, desa berada di garda terdepan pelayanan publik dan menjadi pihak yang paling dekat dengan masyarakat. Namun, dalam berbagai persoalan kebijakan, khususnya yang menyangkut Dana Desa dan tata kelola pemerintahan desa, para kepala desa merasa tidak memiliki ruang untuk menyampaikan kondisi riil yang mereka hadapi.

Dalam surat terbuka tersebut, para kepala desa menyampaikan keinginan sederhana: bertemu langsung dengan Presiden untuk berdialog dari hati ke hati, tanpa prasangka dan tanpa stigma.

Mereka menilai dialog langsung penting agar kebijakan nasional tidak hanya berbasis laporan administratif, tetapi juga realitas di lapangan.

Ahmad Jaeni menyebut, selama ini desa cenderung hanya menjadi objek kebijakan. Ketika muncul persoalan, desa justru kerap disudutkan tanpa diberi kesempatan menjelaskan.

“Kami tidak menolak evaluasi, tidak menolak pengawasan. Tapi kami ingin diajak bicara. Jangan hanya menilai desa dari satu sisi,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa kepala desa tidak menutup mata terhadap adanya oknum yang menyalahgunakan kewenangan. Namun, menurutnya, pendekatan dialog akan jauh lebih konstruktif dibandingkan generalisasi yang berpotensi melukai kepercayaan aparatur desa.

“Yang salah harus diproses, itu kami sepakat. Tapi desa juga perlu dilindungi dari stigma. Dialog adalah jalan paling adil,” tegas Ahmad Jaeni.

Melalui surat terbuka tersebut, desa berharap Presiden membuka ruang komunikasi langsung agar kepercayaan antara pemerintah pusat dan desa tetap terjaga. Mereka menilai, tanpa dialog, jarak antara kebijakan nasional dan realitas desa akan semakin melebar.

“Kami hanya ingin didengar. Itu inti dari surat ini,” pungkasnya.(*)