Aktivis Demo di Kantor BPK RI Perwakilan Banten, Soroti Dugaan Penyimpangan Keuangan Daerah, Desak Kepalanya Mundur

admin
8 Sep 2025 16:40

Demo di BPK Banten 0 137

2 menit membaca

Caption : Aktivis Komeng ketika melakukan aksi demo digedung BPK RI Perwakilan Banten

JUARAMEDIA, SERANG – Sejumlah aktivis menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung BPK RI Perwakilan Banten, Senin (8/9/2025). Mereka menyoroti dugaan penyimpangan dan ketidakberesan dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun Anggaran 2023 dan 2024 di Kabupaten Tangerang serta Kabupaten Lebak.

Dalam pernyataan sikapnya, aktivis Komeng mendesak BPK agar lebih transparan dan tegas dalam menindaklanjuti temuan-temuan yang diduga merugikan keuangan negara, dan mendesak Kepala BPK RI Perwakilan Banten, untuk mundur.

Sorotan Aktivis terhadap Kabupaten Tangerang :

Massa aksi menilai ada dugaan pemalsuan struk BBM di lingkungan DLHK Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2023. Selain itu, aktivis juga mengkritisi adanya dugaan tindak pidana korupsi akibat kelalaian dalam penetapan besaran TBPK yang tidak sesuai ketentuan, sehingga berpotensi mengakibatkan kerugian negara hingga Rp26,7 miliar.

Aktivis juga menyoroti kejanggalan dalam pembelian lahan untuk RSUD Tigaraksa serta keberadaan aset kendaraan dinas (RANDIS) sebanyak 708 unit yang keberadaannya tidak diketahui dengan nilai mencapai Rp44,1 miliar.

Tak hanya Kabupaten Tangerang, aktivis juga mengungkapkan sejumlah temuan BPK di Kabupaten Lebak. Dalam LHP BPK TA 2024, terdapat 12 paket pekerjaan yang bermasalah, ditambah 11 paket pengadaan barang dan jasa yang dinilai tidak sesuai spesifikasi sehingga menimbulkan kerugian daerah lebih dari Rp4,1 miliar.

Temuan lainnya mencakup rehabilitasi jalan dan jaringan pipa air bersih yang tidak sesuai kontrak, dengan total kerugian mencapai puluhan miliar rupiah.

Melalui aksi ini, para aktivis menuntut BPK RI Perwakilan Banten segera:

1. Mengungkap dan menindaklanjuti temuan dugaan kerugian negara pada LHP BPK 2023–2024.

2. Meneruskan temuan tersebut ke aparat penegak hukum agar diproses secara hukum pidana.

3. Menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

“BPK jangan hanya diam, temuan yang berpotensi merugikan negara harus segera ditindaklanjuti. Kalau dibiarkan, sama saja membiarkan kebocoran uang rakyat terus terjadi,” tegas aktivis Komeng dalam orasinya aksi.

Aksi demo berjalan damai dengan pengawalan aparat kepolisian. Para aktivis berjanji akan terus mengawal kasus ini hingga adanya langkah nyata dari BPK dan aparat penegak hukum. (jm)