ABM Duga Pemprov Banten dan BJB Ada Main
Reporter :Bin |Editor :Yaris
JUARAMEDIA.COM SERANG – Aliansi Banten Menggugat (ABM) menduga ada sesuatu yang tersembunyi antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Bank Jabar Banten (BJB) terkait pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Sebab, kebijakan pemindahan kas ini sangat cepat dan tidak melibatkan beberapa pihak yang terkait, seperti lembaga DPRD Banten. Bahkan Bank Indonesia (BI) mengaku dicatut namanya dalam konsideran keputusan.
“Karena patut diduga adanya permainan antara Pemprov Banten dengan BJB dalam pemindahan buku rekening daerah ini. Kami mendesak DPRD Banten harus menelusuri aroma yang tidak sehat ini,” kata Adi Firman Sekretaris ABM melalui siaran persnya yang diterima Juaramedia.Com, Kamis (30/04/2020) di Rangkasbitung.
Firman menyampaikan bahwa dugaan mereka bukan tanpa alasan, sebab pihak manajemen BJB begitu cepat merespon keputusan ini tanpa jeda waktu yang panjang.
“Keputusan Gubernur keluar tanggal 21 April 2020, meski tidak di hari yang sama, tapi kita pikir tidak sampai 24 jam di tanggal 22 April pihak BJB sudah mengeksekusi penarikan dana di beberapa samsat. Seolah-olah manajemen BJB sudah tahu sebelumnya. Sedangkan pihak Bank Banten merasa kebingungan. Dan Ini patut dicurigai,” tegasnya.
Ditambahkan Arwan selaku Ketua ABM, jika pihaknya membenarkan indikasi itu, karena saat mengkonfirmasi kepada pihak BI disaat kemarin Ia menduga pihak Pemprov Banten sudah melepaskan peranannya sebagai PSPT dan disambut baik oleh BJB.
“Bukan menuding, namun dari kecurigaan yang berdasar sesuai dengan fakta yang tak terbantahkan di lapangan. Apa selama ini kita mendengar pernyataan dari BJB terkait dengan cacatnya perpindahan KASDA Pemprov Banten. Kemudian, setelah BI menyatakan keberatan dalam penyertaan namanya di Konsederan Point A SK Gubernur tersebut.
“Bagi kami ini sudah menodai marwah kita sebagai warga Banten yang tentunya harus dihitung baik buruknya. Saya rasa kekisruhan ini tidak hanya di banten saja. Sebab, kantor-kantor cabang Bank Banten di luar daerah pasti merasakan hal yang sama, dan ini sangat mencoreng nama baik Provinsi Banten,” ungkapnya.
Ditambahkan Ace, Provinsi Banten merupakan Daerah dengan PAD terbesar kelima di Indonesia, tentu mililki kesempatan besar untuk memiliki bank sehat milik daerah, seperti wilayah lainnya
Author: TIM REDAKSI
Pos Terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar