Kecamatan Mandalawangi dan Cimanggu Dijadikan Lokus Pembangunan Kawasan Perdeasaan
PANDEGLANG – Sebanyak 15 desa di Kecamatan Mandalawangi dan 4 desa penyangga di Kecamatan Cimanggu akan di jadikan sebagai lokus Pembangunan Kawasan Perdesaan.
Hal demikian disampaikan Kepala bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMPD) Pandeglang, Samsam Setia Mulya saat di gelarnya rapat Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP), di Aula Kantor DPMPD, Kamis (3/10).
Menurut Samsam, berdasarkan hasil musyawarah antar desa (MAD) dan hasil dari inisiasi WWF serta Stakeholder terkait, maka terpilihlah 4 desa yang akan menjadi lokus Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kecamatan Cimanggu,
“Sedangkan untuk Kecamatan Mandalawangi dari 15 jumlah desa, berdasarkan hasil musyawarah antar desa semua desa ingin mengusung dan mendorong program TKPKP,” tuturnya.
Ia menambahkan adapun kententuan bagi desa yang akan lolos menjadi lokus pembangunan kawasan perdesaan yaitu memiliki potensi komoditas unggulan di berbagai sektor, memperhatikan kearifan lokal serta eksistensi masyarakat.
“Saat ini masih dalam pembahasan, jika usulan tersebut di setujui maka selanjutnya akan di tetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati,” terangnya.
Sementara itu Camat Mandalawangi, Tb. Entus Bakti mengatakan berdasarkan hasil musyawarah antar desa, semua desa mengusulkan program ini, karena Mandalawangi memiliki potensi yang sangat besar di sektor pertanian dan pariwisata.
“Oleh karena itu pihaknya mendorong pembangunan kawasan perdesaan, hal tersebut merupakan upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang mandiri dan unggul di Kecamatan Mandalawangi,” katanya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pandeglang, Pery Hasanudin yang hadir dalam Rakor tersebut mengatakan pembangunan kawasan perdesaan sebagai upaya Pemerintah daerah dalam pemerataan pembangunan, penguatan desa dan pemberdayaan masyarakat.
“Adapun prinsip pembangunan kawasan perdesaan yang harus di perhatikan adalah partisipasi masyarakat, keterpaduan, akuntabilitas, transparansi serta pembangunan yang berkesinambungan, apabila semua unsur tersebut terpenuhi akan terwujud pembangunan yang berkualitas dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat,” ujarnya. (dni/yaris)
Author: TIM REDAKSI
Pos Terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar