oleh

AML Gelar Aksi , Tuding Pemkab Dan DPRD Lebak Tak Peka

Caption : Aliansi masyarakat Lebak lakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Pemerintah Daerah’ Kabupaten Lebak dan DPRD Lebak

JUARAMEDIA.LEBAK –Aliansi Masyarakat Lebak (AML)melakukan aksi demo di depan Gedung Pemerintahan Kabupaten Lebak.Provinsi Banten dan di lanjutkan ke Gedung DPRD Lebak, Kamis (2/6/2022)

Mereka para pendemo menyatakan sikap akan tetap melakukan aksi demonstrasi terhadap Pemerintah Kabupaten Lebak dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sampai tuntutan tentang adanya pembelian lahan tanah dengan paksa.

Aliansi Masyarakat Lebak menuntut Pemerintah Kabupaten Lebak dan DPRD, untuk turun tangan menyelesaikan permasalahan tentang adanya pembelian lahan tanah milik warga Desa Marga Tirta dengan cara paksa  tanah oleh mantan Bupati Lebak kepada masyarakat Desa Margatirta, Kecamatan Cimarga

Revi Rizali dari aliansi masyarakat lebak pada saat melakukan orasinya menyampaikan bahwa aksi yang dilakukan sudah dijamin dalam UUD 1945 dan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pemerintah kabupaten lebak dan DPRD kabupaten lebak,.

” Terus terang kami dari aliansi masyarakat Lebak akan terus berupaya berjuang sampai tuntutannya pembeli lahan tanah dengan cara paksa dapat di kabulkan.” Ujar Revi Korlap Aksi dalam orasinya

Lanjut Revi bahwa isue dan tuntutan yang akan di sampaikan dalam aksi tersebut sebenarnya selama ini diduga sudah mengetahui namun dibiarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dan anggota DPRD

“Kami merasa kecewa,karena pada saat melakun aksi unjuk rasa tidak terlihat adanya upaya yang serius dari Pemkab Lebak dan DPRD untuk dapat mengatasi berbagai masalah yang ada. Namun Kami menduga terhadap Bupati Lebak yang tidak peka terhadap hak lahan milik warga di beli secara paksa. ” Katanya.

Inilah tuntutan Aliansi masyarakat Lebak menuntut kepada Pemkab Lebak dan DPRD Lebak :

1. Menuntut Pemkab Lebak dan DPRD, untuk turun tangan menyelesaikan kasus dugaan pembelian paksa oleh  mantan bupati Lebak  di desa Margatirta, kecamatan cimarga.

2. Menuntut Pemkab Lebak, untuk membangun infrastruktur yang layak bagi masyarakat, kabupaten lebak (cilograng, wanasalam, panggarangan, malingping).

3. Menuntut pemkab lebak, untuk segera menepati janji terkait.
– pembangunan jalan Cimandiri Gunung gede yang melintas 4 desa (Situregen, Cimandiri, Cibarengkok, dan Gunung gede) Kecamatan panggarangan.
– selanjutnya terkait ruas jalan Cikumpay, Ciparay, sepanjang 24,9 km si Kecamatan panggarangan.

4. Apabila tidak ada kesanggupan dari Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang telah di sebutkan maka kami menuntut Iti Oktavia Jayabaya mundur dari jabatannya.

5. Apa bila DPRD Kabupaten Lebak tidak mampu melaksanakan peran dan pungsinya lebih baik bubar. (budi)

 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed