Aksi Demonstrasi Tolak PPKM Dan Transparansi Anggaran Diwarnai Kericuhan

JUARAMEDIA.COM – Element masyarakat yang tergabung dalam Aliansi social justice melakukan demonstrasi di depan gedung Sekretariat Daerah (SEKDA) Lebak. Aksi demonstrasi ini menuntut dua point, penolakan perpanjangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan transparansi anggaran biaya penanganan covid. Dalam aksi terjadi kericuhan antara pihak kepolisian dan peserta aksi.

Aliansi Social Justice yang tergabung dari berbagai element masyarakat melalukan aksi demonstrasi,aksi ini awalnya berjalan tertib,namun Petugas keamanan menuntut aksi berhenti setelah adanya mediasi dengan Pemkab lebak.dalam aksi mereka menuntut juga menyoroti dua hal penting yang dirasa merugikan masyarakat, pertama, ialah menolak perpanjangan PPKM karena merugikan para pedagang kecil. Ke dua ialah permintaan agar transparansi anggaran biaya penanganan covid- 19 untuk daerah lebak bisa diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat,”harap Nukman Takuti.

Ungkapnya, Kami jelas menolak perpanjangan PPKM karena merugikan masyarakat, khususnya para pelaku usaha mikro. Seharusnya pemerintah bisa memberi solusi lain melalui kebijakan otonomi daerah, karena kebijakan berupa penyekatan dan jam operasi para pedagang di pasar yang dibatasi membuat para pedagang merugi dan menyengsarakan masyarakat kecil menguntungkan pejabat sudah kaya makin kaya,” terang Nukman selaku kordinator aksi kepada JuaraMedia.com.

Ungkap Nukman,kami pun meminta agar pihak Pemerintah daerah Kabupaten Lebak melakukan transparansi anggaran biaya penanganan covid-19, karena sampai saat ini kami masyarakat tidak bisa melihat atau mengakses data itu, entah itu di media sosial, dinas terkait ataupun baliho yang memampangkan berapa anggaran yang masuk dan bagaimana alokasinya, padahal cara kerja demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, jadi sudah menjadi hal yang sangat wajar jika masyarakat bisa mengetahui hal-hal detil mengenai anggaran,” Tegas Nukman.

Aksi demonstrasi ini, diwarnai dengan adu mulut antara pihak kepolisian dengan pengunjuk rasa, pihak kepolisian meminta para pengunjuk rasa untuk menghentikan orasinya karena perwakilan pihak demonstran telah diterima dan tengah melakukan komunikasi dengan pihak pemerintah daerah, juga meminta para pengunjuk untuk melakukan swab terlebih dahulu.

Pihak demonstran yang merasa bahwa aksi ini berjalan sesuai prokes.

“Karena aspirasi sudah lah hal yang halal untuk negara yang menganut sistem demokrasi.Bukan Terjadi perdebatan antara pelaku aksi dan petugas.

Element-element masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Social Justice tidak hanya menyuarakan aspirasi tapi juga menawarkan solusi kepada pemerintah daerah Untuk mengontrol pandemi Covid 19 ini tanpa merugikan masyarakat.

“Kami menawarkan dua solusi terkait tuntutan kami, pertama kami meminta Bupati atau pemerintah Kabupaten Lebak, menggunakan kebijakan otonomi daerah dan melahirkan strategi baru yang bisa menangani pandemi covid-19 ini tanpa merugikan masyarakat, khususnya para pelaku ekonomi mikro atau pedagang. Juga kami meminta pemerintah daerah terbuka dan transaran mengenai anggaran biaya penanganan covid berapa dan bagaimana alokasinya, diharap bisa di akses melalui sosial media atau website yang dimiliki pemerintah daerah atau dinas-dinas terkait, di Kabupaten Lebak, atau memampang baliho yang menerangkan detail berapa dan bagaimana alokasi angaran,” pungkasnya. (San)